Satu Dekade Jokowi: Menyambung Sinyal hingga ke Pulau Terkecil
Rabu, 16 Oktober 2024 - 15:50 WIB
Percepatan transformasi digital nasional dengan mengedepankan percepatan perluasan akses internet dan peningkatan infrastruktur digital, terutama di wilayah 3T menjadi perhatian Pemerintahan Jokowi. Foto/Dok
JAKARTA - Indonesia membutuhkan yang namanya konektivitas digital untuk menghubungkan dari satu pulau ke pulau yang lain, satu provinsi ke provinsi yang lain, satu daerah ke daerah yang lain. Menjadi perhatian Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan percepatan transformasi digital nasional dengan mengedepankan percepatan perluasan akses internet dan peningkatan infrastruktur digital , terutama di wilayah Terdepan, Terpencil, dan Terluar (3T).
Upaya pemerintahan Jokowi dalam mengikis kesenjangan akses internet di Indonesia lewat berbagai program di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) diakui oleh Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS) Anthony Leong.
Ia menilai, kinerja pemerintahan Jokowi untuk memangkas kesenjangan akses internet melalui Kemenkominfo sangat baik. "Ya tentunya kinerja Pak Jokowi sudah sangat luar biasa, sangat baik (dalam memangkas kesenjangan akses internet di Indonesia)," kata Anthony saat dihubungi, Rabu (2/10/2024).
Sedianya, Pemerintah melalui Kemenkominfo telah melakukan sejumlah upaya untuk mengikis kesenjangan akses internet. Salah satunya, melalui program Kemenkominfo seperti pembangunan infrastruktrur berupa Base Transreceiver Station (BTS) di wilayah 3T, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, hingga peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1.
Dengan upaya itu, terbukti tingkat penetrasi internet di Tanah Air terus naik hingga mencapai 79,5% dari populasi nasional. Selain itu koneksi 4G juga sudah mencakup 97,42% wilayah pemukiman, sementara koneksi 5G baru mencakup 3,53% wilayah pemukiman di indonesia.
Kendati demikian, Anthony menilai, pemerintah masih perlu meningkatkan pemerataan akses internet, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Menururnya, pembangunan akses internet tak dilakukan hanya di Pulau Jawa.
"Tentunya harus di kota-kota terpencil, Indonesia Timur dan sebagainya. Dan ini tentunya menjadi PR besar kita bagaimana pemerataan, aksesibilitas, dan juga kompetensi yang harus dimiliki oleh masyarakat di Indonesia Timur, masyarakat yang di kota terpencil, 3T khususnya itu harus lebih merata juga," tutur Anthony.
Selain Pemerintah, Anthony menilai, masyarakat sipil juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan literasi pemanfaatan internet. Dengan sinergi itu Ia meyakini, cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa dapat tercapai.
Upaya pemerintahan Jokowi dalam mengikis kesenjangan akses internet di Indonesia lewat berbagai program di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) diakui oleh Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS) Anthony Leong.
Ia menilai, kinerja pemerintahan Jokowi untuk memangkas kesenjangan akses internet melalui Kemenkominfo sangat baik. "Ya tentunya kinerja Pak Jokowi sudah sangat luar biasa, sangat baik (dalam memangkas kesenjangan akses internet di Indonesia)," kata Anthony saat dihubungi, Rabu (2/10/2024).
Sedianya, Pemerintah melalui Kemenkominfo telah melakukan sejumlah upaya untuk mengikis kesenjangan akses internet. Salah satunya, melalui program Kemenkominfo seperti pembangunan infrastruktrur berupa Base Transreceiver Station (BTS) di wilayah 3T, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, hingga peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1.
Dengan upaya itu, terbukti tingkat penetrasi internet di Tanah Air terus naik hingga mencapai 79,5% dari populasi nasional. Selain itu koneksi 4G juga sudah mencakup 97,42% wilayah pemukiman, sementara koneksi 5G baru mencakup 3,53% wilayah pemukiman di indonesia.
Kendati demikian, Anthony menilai, pemerintah masih perlu meningkatkan pemerataan akses internet, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Menururnya, pembangunan akses internet tak dilakukan hanya di Pulau Jawa.
"Tentunya harus di kota-kota terpencil, Indonesia Timur dan sebagainya. Dan ini tentunya menjadi PR besar kita bagaimana pemerataan, aksesibilitas, dan juga kompetensi yang harus dimiliki oleh masyarakat di Indonesia Timur, masyarakat yang di kota terpencil, 3T khususnya itu harus lebih merata juga," tutur Anthony.
Selain Pemerintah, Anthony menilai, masyarakat sipil juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan literasi pemanfaatan internet. Dengan sinergi itu Ia meyakini, cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa dapat tercapai.
tulis komentar anda