Satu Dekade Jokowi: Menyambung Sinyal hingga ke Pulau Terkecil
Rabu, 16 Oktober 2024 - 15:50 WIB
"Dan ini tugas pemerintah dan tugas civil society, tugas masyarakat, kita bersama bahwa harus mencapai bagaimana Indonesia Emas 2045 tentunya perlu punya aksesibilitas dan internet yang komprehensif, luar biasa," ucap Anthony.
Terlepas dari itu, komitmen Pemerintah dalam mengikis kesenjangan internet di tanah air telah dibuktikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Ia menyatakan, pihaknya terus berupaya memperkecil kesenjangan digital melalui sejumlah program dan kebijakan strategis.
"Pemerintah terus melakukan upaya untuk memperkecil digital divide di tingkat nasional. Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktrur berupa Base Transreceiver Station (BTS) di wilayah 3T, perluasan cakupan akses internet untuk fasilitas layanan publik, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, dan peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1," kata Budi dalam keterangan tertulis yang dikutip, Rabu (2/10/2024).
Selain itu, kata Budi, Pemerintah juga menginisiasi sejumlah program upskilling dan reskilling yang mencakup tiga tingkat kecakapan digital. Budi menilai, inisiatif itu sebagai upaya mencetak sumberdaya manusia digital yang berdaya saing tinggi.
“Di tingkat dasar, terdapat Gerakan Nasional Literasi Digital untuk mendorong peningkatan kecakapan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi digital. Di tingkat menengah, terdapat Program Digital Talent Scholarship (DTS) yang memberikan berbagai pelatihan seperti cyber security dan artificial intelligence," jelasnya.
Kementerian Kominfo juga melaksanakan Program Digital Leadership Academy yang memberikan pelatihan kepemimpinan digital kepada para C-Level, pimpinan, dan pengambil kebijakan, dari sektor privat maupun publik di tingkat lanjut. Semua upaya itu, ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi digital yang baik agar bisa mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur digital.
“Dalam pendidikan formal, Kementerian Kominfo juga menyediakan beasiswa S2 bidang digital, baik di perguruan tinggi di dalam dan luar negeri," ujar Budi.
Adapun bukti konkret lain Pemerintah dalam menekan kesenjangan internet di wilayah terpencil, yakni menyalurkan bantuan penyediaan layanan akses internet fixed broadband (FBB) tahun 2024 untuk masyarakat desa yang tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.
Bantuan itu, disalurkan melalui Direktorat Pengembangan Pita Lebar DJPPI Kominfo. Program bantuan pemerintah penyediaan layanan akses internet fixed broadband, merupakan upaya yang dilakukan pemerintah sebagai stimulus untuk mewujudkan perluasan akses dan peningkatan penetrasi fixed broadband dan infrastruktur digital. Transformasi digital akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, serta bertransaksi online.
"Sejak diselenggarakannya pilot project di tahun 2018, hingga penyediaan di tahun 2024, total bantuan pemerintah akses internet FBB sudah tergelar di 8.463 titik rumah tangga/UMKM dan fasilitas umum yang tersebar di 164 desa, 47 Kabupaten, dan 9 Provinsi di Indonesia,” ujar Direktur Jenderal PPI Wayan Toni Supriyanto dalam keterangan tertulis yang dikutip, Rabu (2/9/2024).
Terlepas dari itu, komitmen Pemerintah dalam mengikis kesenjangan internet di tanah air telah dibuktikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Ia menyatakan, pihaknya terus berupaya memperkecil kesenjangan digital melalui sejumlah program dan kebijakan strategis.
"Pemerintah terus melakukan upaya untuk memperkecil digital divide di tingkat nasional. Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktrur berupa Base Transreceiver Station (BTS) di wilayah 3T, perluasan cakupan akses internet untuk fasilitas layanan publik, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, dan peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1," kata Budi dalam keterangan tertulis yang dikutip, Rabu (2/10/2024).
Selain itu, kata Budi, Pemerintah juga menginisiasi sejumlah program upskilling dan reskilling yang mencakup tiga tingkat kecakapan digital. Budi menilai, inisiatif itu sebagai upaya mencetak sumberdaya manusia digital yang berdaya saing tinggi.
“Di tingkat dasar, terdapat Gerakan Nasional Literasi Digital untuk mendorong peningkatan kecakapan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi digital. Di tingkat menengah, terdapat Program Digital Talent Scholarship (DTS) yang memberikan berbagai pelatihan seperti cyber security dan artificial intelligence," jelasnya.
Kementerian Kominfo juga melaksanakan Program Digital Leadership Academy yang memberikan pelatihan kepemimpinan digital kepada para C-Level, pimpinan, dan pengambil kebijakan, dari sektor privat maupun publik di tingkat lanjut. Semua upaya itu, ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi digital yang baik agar bisa mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur digital.
“Dalam pendidikan formal, Kementerian Kominfo juga menyediakan beasiswa S2 bidang digital, baik di perguruan tinggi di dalam dan luar negeri," ujar Budi.
Adapun bukti konkret lain Pemerintah dalam menekan kesenjangan internet di wilayah terpencil, yakni menyalurkan bantuan penyediaan layanan akses internet fixed broadband (FBB) tahun 2024 untuk masyarakat desa yang tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.
Bantuan itu, disalurkan melalui Direktorat Pengembangan Pita Lebar DJPPI Kominfo. Program bantuan pemerintah penyediaan layanan akses internet fixed broadband, merupakan upaya yang dilakukan pemerintah sebagai stimulus untuk mewujudkan perluasan akses dan peningkatan penetrasi fixed broadband dan infrastruktur digital. Transformasi digital akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, serta bertransaksi online.
"Sejak diselenggarakannya pilot project di tahun 2018, hingga penyediaan di tahun 2024, total bantuan pemerintah akses internet FBB sudah tergelar di 8.463 titik rumah tangga/UMKM dan fasilitas umum yang tersebar di 164 desa, 47 Kabupaten, dan 9 Provinsi di Indonesia,” ujar Direktur Jenderal PPI Wayan Toni Supriyanto dalam keterangan tertulis yang dikutip, Rabu (2/9/2024).
tulis komentar anda