Inggris Kerek Pajak, Pengusaha Waswas Picu Ancaman PHK
Rabu, 27 November 2024 - 19:28 WIB
Newton-Smith mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan janji reformasi tarif bisnis, memberi lebih banyak fleksibilitas kepada perusahaan dalam penggunaan dana melalui levy pelatihan magang, serta menjadikan pajak kesehatan kerja bebas pajak untuk mengurangi jumlah orang yang keluar dari angkatan kerja.
Dia juga menyerukan agar birokrasi di berbagai sektor dipangkas, terutama setelah Menteri Keuangan mengumumkan pengurangan hambatan regulasi untuk sektor keuangan pada bulan November lalu. Selain itu, ia meminta pemerintah untuk menciptakan sistem perencanaan yang lebih sederhana dan aturan pajak yang lebih mudah dipahami, serta mempercepat adopsi teknologi di kalangan usaha kecil.
Baru-baru ini, dalam sebuah survei bisnis menunjukkan adanya penurunan aktivitas sektor swasta Inggris, di tengah ketidakpastian yang ditimbulkan oleh kebijakan pajak dalam Anggaran. Bahkan beberapa pengecer besar seperti Tesco, Sainsbury’s, dan Marks & Spencer memperingatkan akan adanya lonjakan biaya hingga 7 miliar euro akibat kebijakan tersebut, yang berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja yang tak terhindarkan.
Menanggapi kritik tersebut, seorang juru bicara pemerintah menyatakan bahwa Anggaran yang disampaikan bulan lalu bertujuan untuk memperbaiki keuangan publik dan membangun kembali infrastruktur penting seperti NHS, sambil memastikan bahwa pekerja tidak dibebani pajak lebih tinggi.
"Pilihan ini memang sulit, namun alternatifnya adalah penghematan yang lebih ketat, penurunan yang lebih besar, dan ketidakstabilan yang justru akan merugikan bisnis dan pekerja," tambahnya.
Pemerintah berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan dan bekerja sama dengan sektor swasta dalam investasi masa depan Inggris. Sebagai bagian dari itu, mereka tengah mereformasi sistem perencanaan, mengatasi hambatan perdagangan, dan menggalakkan investasi sektor swasta senilai 63 miliar euro yang diumumkan dalam KTT Investasi Internasional.
Dia juga menyerukan agar birokrasi di berbagai sektor dipangkas, terutama setelah Menteri Keuangan mengumumkan pengurangan hambatan regulasi untuk sektor keuangan pada bulan November lalu. Selain itu, ia meminta pemerintah untuk menciptakan sistem perencanaan yang lebih sederhana dan aturan pajak yang lebih mudah dipahami, serta mempercepat adopsi teknologi di kalangan usaha kecil.
Baru-baru ini, dalam sebuah survei bisnis menunjukkan adanya penurunan aktivitas sektor swasta Inggris, di tengah ketidakpastian yang ditimbulkan oleh kebijakan pajak dalam Anggaran. Bahkan beberapa pengecer besar seperti Tesco, Sainsbury’s, dan Marks & Spencer memperingatkan akan adanya lonjakan biaya hingga 7 miliar euro akibat kebijakan tersebut, yang berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja yang tak terhindarkan.
Menanggapi kritik tersebut, seorang juru bicara pemerintah menyatakan bahwa Anggaran yang disampaikan bulan lalu bertujuan untuk memperbaiki keuangan publik dan membangun kembali infrastruktur penting seperti NHS, sambil memastikan bahwa pekerja tidak dibebani pajak lebih tinggi.
"Pilihan ini memang sulit, namun alternatifnya adalah penghematan yang lebih ketat, penurunan yang lebih besar, dan ketidakstabilan yang justru akan merugikan bisnis dan pekerja," tambahnya.
Pemerintah berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan dan bekerja sama dengan sektor swasta dalam investasi masa depan Inggris. Sebagai bagian dari itu, mereka tengah mereformasi sistem perencanaan, mengatasi hambatan perdagangan, dan menggalakkan investasi sektor swasta senilai 63 miliar euro yang diumumkan dalam KTT Investasi Internasional.
(nng)
Lihat Juga :
tulis komentar anda