Presiden Jokowi: Indonesia Lagi Krisis, Aturan Jangan Berbelit-belit
Rabu, 09 September 2020 - 11:02 WIB
Lebih lanjut, dia melihat hal yang terpenting perlu dilakukan adalah menghubungkan titik-titik (connecting the dots) kekuatan yang ada. Semua itu demi kebijakan yang lebih efektif dalam menangani Covid-19 dan juga dalam menjalankan program pemulihan ekonomi. "Artinya ada fungsi komunikasi dan koordinasi yang harus diperkuat, termasuk antara kementerian lembaga di pusat dan di daerah," paparnya. (Baca juga: Mengenal Penyakit Batu Empedu Sejak Dini)
Selanjutnya, Tim Satgas Covid-19 juga harus menerapkan strategi debottle-necking atau memecah kebuntuan dari saluran-saluran yang terhambat, sehingga lebih efektif saat melaksanakan dan mengeksekusi program pemulihan ekonomi nasional. Jadi harus diidentifikasi saluran mana yang macet.
Dijelaskan posisinya, mengapa, dan dicarikan solusinya. Misalnya yang jelas adalah serapan anggaran yang masih rendah. Maka perlu dicari penyebab dan kemudian solusi yang cepat dan praktis," terang Dendi.
Chief Economist BNI Sekuritas Damhuri Nasution mengatakan, meskipun saat ini beberapa indikator makroekonomi mulai menunjukkan sinyal sedikit membaik, sesungguhnya kinerja perekonomian Indonesia masih jauh dari level pre-pandemi. "Hal ini antara lain bisa kita lihat dari beberapa indikator. Seperti penjualan mobil, motor, semen, ritel, dan lain-lain yang levelnya masih rendah," tutur Damhuri.
Namun, dirinya juga melihat secara perlahan mulai terjadi kenaikan sejak Juni 2020. Kondisi ini tentu tidak terlepas dari upaya pemerintah yang berupaya untuk menggerakkan kembali roda perekonomian melalui sejumlah kebijakan. "Namun, aktivitas ekonomi masih di bawah pre-pandemi. Maka masih dibutuhkan upaya ekstra agar aktivitas ekonomi bisa lebih cepat membaiknya," katanya. (Lihat videonya: Kesultanan Buton yang Tidak Pernah Dijajah Negara Eropa)
Menurut Chief Economist TanamDuit Ferry Latuhihin, pemerintah pusat telah melakukan upaya terbaik untuk memulihkan ekonomi. Sayangnya, upaya tersebut tidak dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama penyaluran dana PEN yang tidak lancar. “Kemungkinannya ini disebabkan sistem database yang masih kacau,” jelas Ferry. (Hafid Fuad/Fahreza Risky)
Selanjutnya, Tim Satgas Covid-19 juga harus menerapkan strategi debottle-necking atau memecah kebuntuan dari saluran-saluran yang terhambat, sehingga lebih efektif saat melaksanakan dan mengeksekusi program pemulihan ekonomi nasional. Jadi harus diidentifikasi saluran mana yang macet.
Dijelaskan posisinya, mengapa, dan dicarikan solusinya. Misalnya yang jelas adalah serapan anggaran yang masih rendah. Maka perlu dicari penyebab dan kemudian solusi yang cepat dan praktis," terang Dendi.
Chief Economist BNI Sekuritas Damhuri Nasution mengatakan, meskipun saat ini beberapa indikator makroekonomi mulai menunjukkan sinyal sedikit membaik, sesungguhnya kinerja perekonomian Indonesia masih jauh dari level pre-pandemi. "Hal ini antara lain bisa kita lihat dari beberapa indikator. Seperti penjualan mobil, motor, semen, ritel, dan lain-lain yang levelnya masih rendah," tutur Damhuri.
Namun, dirinya juga melihat secara perlahan mulai terjadi kenaikan sejak Juni 2020. Kondisi ini tentu tidak terlepas dari upaya pemerintah yang berupaya untuk menggerakkan kembali roda perekonomian melalui sejumlah kebijakan. "Namun, aktivitas ekonomi masih di bawah pre-pandemi. Maka masih dibutuhkan upaya ekstra agar aktivitas ekonomi bisa lebih cepat membaiknya," katanya. (Lihat videonya: Kesultanan Buton yang Tidak Pernah Dijajah Negara Eropa)
Menurut Chief Economist TanamDuit Ferry Latuhihin, pemerintah pusat telah melakukan upaya terbaik untuk memulihkan ekonomi. Sayangnya, upaya tersebut tidak dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama penyaluran dana PEN yang tidak lancar. “Kemungkinannya ini disebabkan sistem database yang masih kacau,” jelas Ferry. (Hafid Fuad/Fahreza Risky)
(ysw)
tulis komentar anda