Usulan Ahok Soal Pembubaran Kementerian BUMN, Bukan 'Barang' Baru
Rabu, 16 September 2020 - 15:45 WIB
"Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun sebenarnya. Itu sudah ada semacam indonesian in corporation atau Temasek di Singapura," ujar Ahok dalam sebuah video yang diunggah akun Youtube Poin, dikutip Sindo Media.
Dia bahkan beranggapan tak seorang pun mampu mengontrol sikap para manajemen sejumlah perseroan pelat merah, termasuk Menteri BUMN Erick Thohir dan Presiden Jokowi. Dia menilai hal itu yang menjadi faktor munculnya persoalan di sejumlah perseroan pelat merah karena perkara pengelolaan.
Salah satu persoalan yang disentil Ahok adalah Perum Percetakan Uang (Peruri). Ahok bilang, perseroan pelat merah ini meminta uang sebesar Rp500 miliar kepada Pertamina untuk proses paperless.
"Persoalannya Presiden tidak bisa mengontrol manajemen BUMN, kita gak ada orang sebetulnya. Masa Peruri minta Rp500 miliar, itu BUMN juga. Sama halnya sudah dapat Pertamina tak mau kerja lagi, tidur 10 tahun, jadi ular sanca, ular piton. Ini mau nawar lagi, saya pikir ini gak masuk akal kalau dikelola seperti itu," kata Ahok.
Dia bahkan beranggapan tak seorang pun mampu mengontrol sikap para manajemen sejumlah perseroan pelat merah, termasuk Menteri BUMN Erick Thohir dan Presiden Jokowi. Dia menilai hal itu yang menjadi faktor munculnya persoalan di sejumlah perseroan pelat merah karena perkara pengelolaan.
Salah satu persoalan yang disentil Ahok adalah Perum Percetakan Uang (Peruri). Ahok bilang, perseroan pelat merah ini meminta uang sebesar Rp500 miliar kepada Pertamina untuk proses paperless.
"Persoalannya Presiden tidak bisa mengontrol manajemen BUMN, kita gak ada orang sebetulnya. Masa Peruri minta Rp500 miliar, itu BUMN juga. Sama halnya sudah dapat Pertamina tak mau kerja lagi, tidur 10 tahun, jadi ular sanca, ular piton. Ini mau nawar lagi, saya pikir ini gak masuk akal kalau dikelola seperti itu," kata Ahok.
(uka)
tulis komentar anda