Asyik! Pajak Mobil 0% Tinggal Nunggu ACC Sri Mulyani
Jum'at, 25 September 2020 - 16:10 WIB
Pajak pembelian mobil baru sebesar 0% tinggal nunggu persetujuan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini sedang mengkaji rencana relaksasi pajak pembelian mobil baru sebesar 0% . Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan keputusan mengenai pembebasan pajak kendaraan tersebut tinggal menunggu persetujuan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan secepatnya akan segera dirilis.
"Permintaan otomotif bebaskan pajak dan segalanya, we're looking into that. Kita pelajari semoga bisa diputuskan cepat,"ujar Febrio dalam diskusi virtual, Jumat (25/9/2020).
Menurut dia banyak aspek yang harus dilihat pemerintah sebelum memberikan pembebasan pajak. Misalnya, apakah pembebasan pajak bisa mengangkat penjualan mobil dalam negeri sehingga berdampak pada perekonomian nasional.
"Karena mobil itu harganya tidak murah. Lalu biasanya dalam satu tahun penjualan satu juta unit, artinya satu bulan 70-an ribu. Kalau itu mobil impor, saya tidak mau pusing. Tapi kalau produksi dalam negeri, lain cerita. TKDN di atas 70%, masuk akal, (karena) tenaga kerja sektor otomotif juga turun," jelasnya.
Febrio menambahkan masyarakat kelas menengah tidak memerlukan keringanan pajak kendaraan karena simpanan mereka di bank masih cukup besar. Dengan kata lain, tidak ada masalah dari sisi demand, hanya saja kelompok ini masih menahan diri untuk belanja. "Ini logika yang kita pelajari, apakah sudah waktunya melakukan itu dan dampaknya ke PDB tidak kecil. Karena orang beli mobil 100 ribu unit, bisa 0,1% dari PDB. Ini kita pelajari semua untuk menaikkan kelas menengah," pungkasnya.
"Permintaan otomotif bebaskan pajak dan segalanya, we're looking into that. Kita pelajari semoga bisa diputuskan cepat,"ujar Febrio dalam diskusi virtual, Jumat (25/9/2020).
Menurut dia banyak aspek yang harus dilihat pemerintah sebelum memberikan pembebasan pajak. Misalnya, apakah pembebasan pajak bisa mengangkat penjualan mobil dalam negeri sehingga berdampak pada perekonomian nasional.
"Karena mobil itu harganya tidak murah. Lalu biasanya dalam satu tahun penjualan satu juta unit, artinya satu bulan 70-an ribu. Kalau itu mobil impor, saya tidak mau pusing. Tapi kalau produksi dalam negeri, lain cerita. TKDN di atas 70%, masuk akal, (karena) tenaga kerja sektor otomotif juga turun," jelasnya.
Febrio menambahkan masyarakat kelas menengah tidak memerlukan keringanan pajak kendaraan karena simpanan mereka di bank masih cukup besar. Dengan kata lain, tidak ada masalah dari sisi demand, hanya saja kelompok ini masih menahan diri untuk belanja. "Ini logika yang kita pelajari, apakah sudah waktunya melakukan itu dan dampaknya ke PDB tidak kecil. Karena orang beli mobil 100 ribu unit, bisa 0,1% dari PDB. Ini kita pelajari semua untuk menaikkan kelas menengah," pungkasnya.
(nng)
tulis komentar anda