Pemrov Papua Ditantang Blak-blakan Soal Penggunaan Dana Otsus
Jum'at, 23 Oktober 2020 - 19:37 WIB
Misal ada program bahwa keluarga yang memiliki anak usia di bawah 4 tahun, mendapat anggaran tiap bulan dan dibayarkan dua kali dalam setahun. Jika kebijakan ini bisa diperluas ke semua kabupaten kota, akan membawa dampak signifikan dan jadi bukti Otsus berdampak luar biasa. "Bagian ini seharusnya disosialisasikan. Agar mereka yang menolak otsus ini sadar, tidak terkena agitasi politik, seolah olah otsus gagal padahal tidak demikian banyak manfaatnya," tegasnya.
Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja Bappenas Velix Wanggai menambahkan, melihat Otsus tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek namun melihat dari bentangan awal Otsus dimulai. Dalam UU Otsus, sudah terangkum berbagai hal, terutama dari sisi aspek penghargaan terhadap masyarakat asli Papua. Ini membuktikan negara menghormati sepenuhnya Papua.
"Kehadiran Otsus menghargai segala perbedaan dan diikuti dengan kerangka regulasi dari sisi kewenangan juga berbeda dengan daerah lain, dimana memiliki kewenangan penuh mengelola sumber daya alam," ujarnya.
Kemudian, ada pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP), sebuah pengakuan dari negara bahwa Papua memiliki kerangka kelembagaan yang khusus. Juga, ada perbedaan dalam hal fiskal di banding daerah lain. "UU Otsus sudah mendisen soal solusi solusi mulai hak hak kultutal, hingga ekonomi," tegasnya.
Bahkan, berbagai instrumen juga terus dilahirkan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di Papua, yang terbaru Inpres No 9, dimana mengintegrasikan berbagai kementerian lembaga agar bisa satu visi dalam mendorong percepatan Papua dengan pendekatan yang lebih tepat dan mengena.
Karena itu, Billy Mambrasar, Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi, mengajak masyarakat Papua, juga generasi muda Papua, tidak mudah terbawa hoaks, agitasi politik dari kelompok tertentu tanpa melihat utuh manfaat dari Otsus. Agitas kelompok tolak otsus, perlu dilawan dengan berita positif Papua.
"Saya menerima dari beasiswa otsus, tanpa otsus tidak sekolah. Saya mengajak, penerima manfaat menceritakan ke publik, agar menjadi berita baik. Anak muda papua jangan mudah terbawa hoaks, suarakan kebenaran, menjadi manusia independen membangun kesejahteraan papua," ujarnya.
Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja Bappenas Velix Wanggai menambahkan, melihat Otsus tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek namun melihat dari bentangan awal Otsus dimulai. Dalam UU Otsus, sudah terangkum berbagai hal, terutama dari sisi aspek penghargaan terhadap masyarakat asli Papua. Ini membuktikan negara menghormati sepenuhnya Papua.
"Kehadiran Otsus menghargai segala perbedaan dan diikuti dengan kerangka regulasi dari sisi kewenangan juga berbeda dengan daerah lain, dimana memiliki kewenangan penuh mengelola sumber daya alam," ujarnya.
Kemudian, ada pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP), sebuah pengakuan dari negara bahwa Papua memiliki kerangka kelembagaan yang khusus. Juga, ada perbedaan dalam hal fiskal di banding daerah lain. "UU Otsus sudah mendisen soal solusi solusi mulai hak hak kultutal, hingga ekonomi," tegasnya.
Bahkan, berbagai instrumen juga terus dilahirkan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di Papua, yang terbaru Inpres No 9, dimana mengintegrasikan berbagai kementerian lembaga agar bisa satu visi dalam mendorong percepatan Papua dengan pendekatan yang lebih tepat dan mengena.
Karena itu, Billy Mambrasar, Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi, mengajak masyarakat Papua, juga generasi muda Papua, tidak mudah terbawa hoaks, agitasi politik dari kelompok tertentu tanpa melihat utuh manfaat dari Otsus. Agitas kelompok tolak otsus, perlu dilawan dengan berita positif Papua.
"Saya menerima dari beasiswa otsus, tanpa otsus tidak sekolah. Saya mengajak, penerima manfaat menceritakan ke publik, agar menjadi berita baik. Anak muda papua jangan mudah terbawa hoaks, suarakan kebenaran, menjadi manusia independen membangun kesejahteraan papua," ujarnya.
(nng)
Lihat Juga :
tulis komentar anda