Agar Resesi Tak Berlanjut, Ekonom Sarankan Rombak Total Program PEN
Kamis, 05 November 2020 - 16:03 WIB
Agar resesi tak berlanjut hingga tahun depan, ekonom memberikan sejumlah saran, termasuk merombak total program PEN. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Ekonom Indef Bhima Yudistira mengimbau pemerintah merombak total program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar resesi tidak berlanjut hingga akhir tahun 2020. Sebagai informasi, Indonesia resmi resesi setelah ekonominya kembali negatif yakni -3,49% di kuartal III/2020.
Bhima menilai, program PEN pencairan anggarannya macet dan konsepnya pun bermasalah. Dia mencontohkan program Kartu Pra Kerja, subsidi bunga, dan penempatan dana pemerintah di perbankan.
(Baca Juga: Orang Miskin Baru Makin Banyak Ikuti Kejatuhan RI ke Jurang Resesi)
Menurutnya, anggaran perlindungan sosial perlu ditambah dan diperluas bagi kelas menengah rentan miskin. Anggaran yang ada saat ini dinilainya masih relatif kecil karena secara total anggaran jaminan sosial berada di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB).
"Bentuk anggaran perlindungan sosial yang lebih efektif adalah cash transfer karena langsung dibelanjakan untuk konsumsi. Jangan mengulang kesalahan Kartu Pra Kerja dengan mekanisme yang berbelit-belit, dan timpang secara akses digital," katanya saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Kamis (5/11/2020).
Dia pun meminta pemerintah mempercepat program UMKM go digital. "Jangan sampai yang menikmati bonanza digital adalah barang-barang impor, di saat porsi UMKM yang masuk platform digital baru 13%," imbuhnya.
Bhima menilai, program PEN pencairan anggarannya macet dan konsepnya pun bermasalah. Dia mencontohkan program Kartu Pra Kerja, subsidi bunga, dan penempatan dana pemerintah di perbankan.
(Baca Juga: Orang Miskin Baru Makin Banyak Ikuti Kejatuhan RI ke Jurang Resesi)
Menurutnya, anggaran perlindungan sosial perlu ditambah dan diperluas bagi kelas menengah rentan miskin. Anggaran yang ada saat ini dinilainya masih relatif kecil karena secara total anggaran jaminan sosial berada di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB).
"Bentuk anggaran perlindungan sosial yang lebih efektif adalah cash transfer karena langsung dibelanjakan untuk konsumsi. Jangan mengulang kesalahan Kartu Pra Kerja dengan mekanisme yang berbelit-belit, dan timpang secara akses digital," katanya saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Kamis (5/11/2020).
Dia pun meminta pemerintah mempercepat program UMKM go digital. "Jangan sampai yang menikmati bonanza digital adalah barang-barang impor, di saat porsi UMKM yang masuk platform digital baru 13%," imbuhnya.
Lihat Juga :