Investasi Rp3.461 Triliun Dibutuhkan RI untuk Pengurangan Emisi
Rabu, 02 Desember 2020 - 15:01 WIB
Dia menambahkan, investasi dan pembiayaan untuk perubahan iklim cukup mahal dan nilainya cukup bervariasi. Namun, estimasi terbaru yang disajikan dalam laporan second millennial update report, dibutuhkan sekitar Rp3.461 triliun atau sekitar USD247 miliar untuk memenuhi pengurangan emisi .
Pemerintah sejauh ini sudah membiayai perubahan iklim hingga Rp370 miliar atau sekitar USD26 miliar pada periode 2016-2019 untuk mencapai target Nationally Determined Contributions (NDCs) yang diharapkan.
(Baca Juga: Indonesia Akan Tenggelam Jika Tak Serius Kurang Emisi Karbon, Nuklir Jawabannya )
Seiring dengan berkembangnya obligasi berkelanjutan di pasar global dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Keuangan melihat peluang yang besar untuk terus mengembangkan pembiayaan proyek berbasis keuangan berkelanjutan, pengembangan obligasi berkelanjutan dan kerangka kerja utama, menguji pelaksanaan proyek sesuai kriteria kelayakan serta mekanisme pelaporan obligasi berkelanjutan.
Pemerintah juga bersiap untuk menghadapi tantangan yang harus dilewati untuk dapat berhasil mencapai tujuan. Salah satunya, pemerintah harus berpacu dengan momentum pasar yang tepat ditengah timeline penyusunan framework dan report yang terbatas.
"Tentunya ini juga dibutuhkan insentif untuk pelaku pasar, respon yang cepat dan tanggap, serta kerja keras dan kolaborasi internasional," ungkap dia.
Pemerintah sejauh ini sudah membiayai perubahan iklim hingga Rp370 miliar atau sekitar USD26 miliar pada periode 2016-2019 untuk mencapai target Nationally Determined Contributions (NDCs) yang diharapkan.
(Baca Juga: Indonesia Akan Tenggelam Jika Tak Serius Kurang Emisi Karbon, Nuklir Jawabannya )
Seiring dengan berkembangnya obligasi berkelanjutan di pasar global dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Keuangan melihat peluang yang besar untuk terus mengembangkan pembiayaan proyek berbasis keuangan berkelanjutan, pengembangan obligasi berkelanjutan dan kerangka kerja utama, menguji pelaksanaan proyek sesuai kriteria kelayakan serta mekanisme pelaporan obligasi berkelanjutan.
Pemerintah juga bersiap untuk menghadapi tantangan yang harus dilewati untuk dapat berhasil mencapai tujuan. Salah satunya, pemerintah harus berpacu dengan momentum pasar yang tepat ditengah timeline penyusunan framework dan report yang terbatas.
"Tentunya ini juga dibutuhkan insentif untuk pelaku pasar, respon yang cepat dan tanggap, serta kerja keras dan kolaborasi internasional," ungkap dia.
(akr)
tulis komentar anda