Kalau Tak Ada Onak dan Duri, Dana Abadi SWF RI Hadir Lebih Cepat
Rabu, 03 Februari 2021 - 19:16 WIB
Kalau tak ada onak dan duri, sovereign wealth fund (SWF) Indonesia bernama Indonesia Invesment Authority (INA) akan beroperasi sekitar akhir Februari atau atau Maret tahun 2021. Foto/Dok
JAKARTA - Kalau tak ada onak dan duri, sovereign wealth fund (SWF) Indonesia bernama Indonesia Invesment Authority (INA) akan beroperasi sekitar akhir Februari atau atau Maret tahun 2021. Lebih cepat dari rencana semula yang ditargetkan pemerintah bahwa INA atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) beroperasi pada kuartal II 2021.
Langkah cepat ini setelah parlemen menyetujui dewan pengawas INA dari kalangan profesional pekan lalu, yakni Darwin Cyril Noerhadi, Yozua Makes, dan Haryanto Sahari. Mereka bertiga akan bekerja bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir yang merupakan dewan pengawas dari pemerintah untuk mempersiapkan operasi INA, termasuk mengusulkan chief executive officer atau CEO INA.
“Dengan begitu, Dewan Pengawas juga bisa bekerja cepat untuk mengusulkan calon CEO INA yang kemudian akan segera diputuskan Presiden dalam waktu dekat ini,” ujar Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo.
Di INA ini, pemerintah juga akan memberikan berbagai insentif pajak. Insentif akan dibagi menjadi dua, yakni pada masa investasi dan pada masa kepemilikan. Beberapa contoh insentif pajak pada masa investasi seperti misalnya ketentuan yang menyebutkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHTB) yang dibayar dapat menjadi pengurang bagi penghasilan bruto pada tahun tersebut.
Selain itu pada masa kepemilikan, LPI atau lembaga dana abadi Indonesia akan memperoleh pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas transaksi bunga pinjaman dan PPh pasal 26 atas dividen yang diterima. Artinya, investor akan memperoleh pajak yang lebih kecil dari imbal hasil investasi di LPI.
Agar lebih populer di kalangan investor, LPI juga terlibat pada perhelatan program khusus seperti Mandiri Investment Forum (MIF) 2021 yang digelar secara virtual pada 1-5 Februari 2021. Mandiri Investment Forum menciptakan sinergi antara investor, pelaku usaha dan para pemangku kepentingan, agar mampu menangkap peluang investasi yang dapat mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Program ini akan diikuti lebih dari 10.000 investor dari dalam dan luar negeri. Termasuk di dalamnya sekitar 500 investor asing atau perusahaan asing, perwakilan kedutaan besar, dan nasabah Kantor Luar Negeri Bank Mandiri, yang mengelola aset hingga lebih dari USD4 triliun.
“Forum ini sangat penting untuk menciptakan sinergi antara investor, pelaku usaha dan para pemangku kepentingan. Agar mampu menangkap peluang investasi yang dapat mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Panji Irawan, pekan lalu.
Jika Bank Mandiri yang merupakan salah satu bank mampu mengumpulkan investor sebanyak itu, diharapkan dengan event serupa, INA atau LPI akan lebih besar lagi.
Langkah cepat ini setelah parlemen menyetujui dewan pengawas INA dari kalangan profesional pekan lalu, yakni Darwin Cyril Noerhadi, Yozua Makes, dan Haryanto Sahari. Mereka bertiga akan bekerja bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir yang merupakan dewan pengawas dari pemerintah untuk mempersiapkan operasi INA, termasuk mengusulkan chief executive officer atau CEO INA.
“Dengan begitu, Dewan Pengawas juga bisa bekerja cepat untuk mengusulkan calon CEO INA yang kemudian akan segera diputuskan Presiden dalam waktu dekat ini,” ujar Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo.
Di INA ini, pemerintah juga akan memberikan berbagai insentif pajak. Insentif akan dibagi menjadi dua, yakni pada masa investasi dan pada masa kepemilikan. Beberapa contoh insentif pajak pada masa investasi seperti misalnya ketentuan yang menyebutkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHTB) yang dibayar dapat menjadi pengurang bagi penghasilan bruto pada tahun tersebut.
Selain itu pada masa kepemilikan, LPI atau lembaga dana abadi Indonesia akan memperoleh pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas transaksi bunga pinjaman dan PPh pasal 26 atas dividen yang diterima. Artinya, investor akan memperoleh pajak yang lebih kecil dari imbal hasil investasi di LPI.
Agar lebih populer di kalangan investor, LPI juga terlibat pada perhelatan program khusus seperti Mandiri Investment Forum (MIF) 2021 yang digelar secara virtual pada 1-5 Februari 2021. Mandiri Investment Forum menciptakan sinergi antara investor, pelaku usaha dan para pemangku kepentingan, agar mampu menangkap peluang investasi yang dapat mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Program ini akan diikuti lebih dari 10.000 investor dari dalam dan luar negeri. Termasuk di dalamnya sekitar 500 investor asing atau perusahaan asing, perwakilan kedutaan besar, dan nasabah Kantor Luar Negeri Bank Mandiri, yang mengelola aset hingga lebih dari USD4 triliun.
“Forum ini sangat penting untuk menciptakan sinergi antara investor, pelaku usaha dan para pemangku kepentingan. Agar mampu menangkap peluang investasi yang dapat mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Panji Irawan, pekan lalu.
Jika Bank Mandiri yang merupakan salah satu bank mampu mengumpulkan investor sebanyak itu, diharapkan dengan event serupa, INA atau LPI akan lebih besar lagi.
(akr)
tulis komentar anda