Perlu Dukungan Ketersediaan Sinyal Agar UKM Terus Bertumbuh
Jum'at, 26 Februari 2021 - 23:26 WIB
Senada dengan Hazmy, Tony Ahmad Patoni (39) merasakan hal yang sama. Sebagai karyawan yang bertugas mengantarkan pesanan telur kepada pelanggan, terkadang dia harus merasakan sulitnya melakukan komunikasi dengan pelanggan maupun dengan majikannya. ”Komunikasi baru lancar jika sudah dekat ke pusat kota,’’sebutnya. Tak hanya soal pekerjaan, Tony pun harus bekerja ekstra keras untuk membantu anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar agar bisa melakukan pembelajaran daring secara lancar. ’’Sinyal bukannya tidak ada, tapi kualitasnya kurang bagus, putus nyambung. Jadi harus ke kota untuk mendapatkan sinyal,’’tuturnya.
(Baca Juga : Hati-Hati Fenomena Pom-Pom Saham dan FOMO di Kalangan Investor Pemula )
Apa yang dialami Hazmy dan Tony tersebut memang masih menjadi salah satu pekerjaan rumah yang akan diselesaikan oleh pemerintah dan para stakeholder di sektor telekomunikasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat, jumlah desa atau kelurahan yang masih belum terakses oleh internet mencapai 12.548 desa dan kelurahan. Wilayah yang berada di Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) sebanyak 9.113 desa dan kelurahan, sedangkan yang non-3T ada 3.435 desa dan kelurahan. Tahun ini, Kementerian Kominfo berencana membangun 4.200 Base Transceiver Station (BTS).
Sedangkan pembangunan infrastruktur di daerah 3 T akan dilakukan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo. Untuk wilayah non-3T dilakukan oleh stakeholder lainnya, operator seluler, maupun perusahaan penyedia menara seluler. Bahkan, pemerintah bakal meluncurkan satelit multifungsi sekitar tahun 2023 nanti sehingga daerah tertinggal dan terpencil pun yang enggak ada jaringan kabel atau terrestrial itu bisa menikmati jaringan pita lebar (broadband).
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dalam Peluncuran Program Konektivitas Digital Indonesia 2021, Jumat (26/2/2021) menegaskan, Kementerian Kominfo akan menggelontorkan anggaran Rp28,3 triliun untuk program transformasi digital. Pemerataan dan percepatan digitalisasi yang menjangkau seluruh pelosok negeri menjadi target di periode kedua pemerintahan presiden Joko Widodo.
(Baca Juga : 4.000 Menara Indosat Bakal Dijual, Masuk Tahap Awal Penjajakan )
Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan menara BTS di 4.200 desa/kelurahan pada tahun ini, serta 3.704 desa/kelurahan pada 2022 untuk melengkapi seluruh desa dan kelurahan wilayah 3T dengan sinyal internet 4G. Program Kementerian Kominfo itu tidak hanya untuk mendukung transformasi digital, tetapi juga sebagai penunjang dalam pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19. “Program-program ini juga menjadi akselerator bagi transformasi dan reaktivator untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19,” kata Johnny.
Menteri Kominfo juga menegaskan, pembangunan infrastruktur telekomunikasi itu juga tidak hanya dalam rangka menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga dalam rangka mendukung percepatan pelayanan pendidikan, kesehatan, mendukung sinergi budaya nusantara. ’’Juga untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan sebagai bangsa yang besar,” tegasnya.
(Baca Juga : Hati-Hati Fenomena Pom-Pom Saham dan FOMO di Kalangan Investor Pemula )
Apa yang dialami Hazmy dan Tony tersebut memang masih menjadi salah satu pekerjaan rumah yang akan diselesaikan oleh pemerintah dan para stakeholder di sektor telekomunikasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat, jumlah desa atau kelurahan yang masih belum terakses oleh internet mencapai 12.548 desa dan kelurahan. Wilayah yang berada di Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) sebanyak 9.113 desa dan kelurahan, sedangkan yang non-3T ada 3.435 desa dan kelurahan. Tahun ini, Kementerian Kominfo berencana membangun 4.200 Base Transceiver Station (BTS).
Sedangkan pembangunan infrastruktur di daerah 3 T akan dilakukan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo. Untuk wilayah non-3T dilakukan oleh stakeholder lainnya, operator seluler, maupun perusahaan penyedia menara seluler. Bahkan, pemerintah bakal meluncurkan satelit multifungsi sekitar tahun 2023 nanti sehingga daerah tertinggal dan terpencil pun yang enggak ada jaringan kabel atau terrestrial itu bisa menikmati jaringan pita lebar (broadband).
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dalam Peluncuran Program Konektivitas Digital Indonesia 2021, Jumat (26/2/2021) menegaskan, Kementerian Kominfo akan menggelontorkan anggaran Rp28,3 triliun untuk program transformasi digital. Pemerataan dan percepatan digitalisasi yang menjangkau seluruh pelosok negeri menjadi target di periode kedua pemerintahan presiden Joko Widodo.
(Baca Juga : 4.000 Menara Indosat Bakal Dijual, Masuk Tahap Awal Penjajakan )
Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan menara BTS di 4.200 desa/kelurahan pada tahun ini, serta 3.704 desa/kelurahan pada 2022 untuk melengkapi seluruh desa dan kelurahan wilayah 3T dengan sinyal internet 4G. Program Kementerian Kominfo itu tidak hanya untuk mendukung transformasi digital, tetapi juga sebagai penunjang dalam pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19. “Program-program ini juga menjadi akselerator bagi transformasi dan reaktivator untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19,” kata Johnny.
Menteri Kominfo juga menegaskan, pembangunan infrastruktur telekomunikasi itu juga tidak hanya dalam rangka menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga dalam rangka mendukung percepatan pelayanan pendidikan, kesehatan, mendukung sinergi budaya nusantara. ’’Juga untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan sebagai bangsa yang besar,” tegasnya.
Lihat Juga :