Kebijakan Menteri Trenggono soal Benur Dinilai Angkat Posisi Indonesia di Luar Negeri
Sabtu, 06 Maret 2021 - 20:36 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (Foto: Dok. Sindonews)
JAKARTA - Pemerintah Vietnam dikabarkan membuka peluang kerja sama dengan Indonesia terkait budidaya lobster seiring langkah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menghentikan kebijakan ekspor benih bening lobster (benur).
Menurut Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam jika pemerintah Vietnam akan melakukan kerja sama, dirinya menduga bahwa sikap pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)mempunyai nilai tawar.
(Baca juga:Usut Rancangan Permen Ekspor Benur, KPK Gali Keterangan Effendi Gazali)
“Jika kemudian pemerintah Vietnam akan melakukan kerja sama terkait budidaya lobster dan transfer teknologi, tentu bisa jadi karena dampak kebijakan politik Menteri Trenggono melarang ekspor bibit lobster. Secara ekonomi politik, ini karena ada langkah kebijakan yang menaikkan daya tawar pemerintah, sehingga Vietnam mengajak kerja sama,” ungkap Arif dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (6/3/2021).
Sementara, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim memandang sikap Trenggono positif.“Kebijakan yang positif (menyetop ekspor benur). (Langkah selanjutnya) memfasilitasi pengembangan usaha pembenihan dan pembesaran benih lobster di dalam negeri,” kata Abdul saat dikonfirmasi, Sabtu (6/3/2021).
(Baca juga:Tolak Percepat Izin Ekspor Benur, Dirjen Perikanan Tangkap KKP Dilaporkan ke Edhy Prabowo)
Ditambahkannya, kerja sama dengan Vietnam bisa baik atau sebaliknya. Pasalnya, bergantung pada peta jalan pengembangan usaha pembudidayaan lobster yang direncanakan oleh KKP sendiri.
“Karena sejatinya Vietnam dan Indonesia memiliki peluang berkembang yang sama besar di bidang budidaya lobster. Bedanya Vietnam lebih sistematis cara kerjanya, Indonesia masih sporadis,” ungkap Abdul.
(Baca juga:Selain Rumah, Duit Suap Benur Diduga juga Mengalir ke Perusahaan Edhy Prabowo)
Menurut Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam jika pemerintah Vietnam akan melakukan kerja sama, dirinya menduga bahwa sikap pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)mempunyai nilai tawar.
(Baca juga:Usut Rancangan Permen Ekspor Benur, KPK Gali Keterangan Effendi Gazali)
“Jika kemudian pemerintah Vietnam akan melakukan kerja sama terkait budidaya lobster dan transfer teknologi, tentu bisa jadi karena dampak kebijakan politik Menteri Trenggono melarang ekspor bibit lobster. Secara ekonomi politik, ini karena ada langkah kebijakan yang menaikkan daya tawar pemerintah, sehingga Vietnam mengajak kerja sama,” ungkap Arif dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (6/3/2021).
Sementara, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim memandang sikap Trenggono positif.“Kebijakan yang positif (menyetop ekspor benur). (Langkah selanjutnya) memfasilitasi pengembangan usaha pembenihan dan pembesaran benih lobster di dalam negeri,” kata Abdul saat dikonfirmasi, Sabtu (6/3/2021).
(Baca juga:Tolak Percepat Izin Ekspor Benur, Dirjen Perikanan Tangkap KKP Dilaporkan ke Edhy Prabowo)
Ditambahkannya, kerja sama dengan Vietnam bisa baik atau sebaliknya. Pasalnya, bergantung pada peta jalan pengembangan usaha pembudidayaan lobster yang direncanakan oleh KKP sendiri.
“Karena sejatinya Vietnam dan Indonesia memiliki peluang berkembang yang sama besar di bidang budidaya lobster. Bedanya Vietnam lebih sistematis cara kerjanya, Indonesia masih sporadis,” ungkap Abdul.
(Baca juga:Selain Rumah, Duit Suap Benur Diduga juga Mengalir ke Perusahaan Edhy Prabowo)
tulis komentar anda