Stop Urbanisasi, Bangkitkan Ekonomi Desa
Senin, 26 April 2021 - 05:39 WIB
Berpijak realitas ini, ke depan sektor pertanian bisa menjadi andalan baru bagi perekonomian jika mengalami krisis. Karena di saat sektor lain mengalami kontraksi, namun pertanian masih mampu berkontribusi bagi perekonomian Indonesia. Dan dari desalah banyak sektor pertanian selama ini bertumpu. "Sektor ini juga merupakan sektor masa depan yang bisa meningkatkan value addedn-ya karena dia mampu menyelamatkan perekonomian pada saat sektor lain sedang lemah," ucapnya.
Persempit Kesenjangan Desa-Kota
Namun ekonom INDEF Rusli Abdullah mengatakan, fenomena ruralisasi di masa pandemi sangat mungkin hanya bersifat temporal. Jika nanti seandainya pandemi Covid-19 berakhir, bisa jadi para pekerja, termasuk pemuda desa, akan balik lagi ke kota.
Oleh karena itu dia menilai kementerian yang terkait dengan pembangunan desa, yakni Kementerian Desa dan PDTT, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Koperasi dan UKM, perlu memanfaatkan momentum ruralisasi ini. Surplus SDM usia produktif di desa saat ini jangan sampai disia-siakan. Pemerintah bisa membuat program yang baik. Dengan demikian, sangat mungkin para pekerja yang kembali ke desa itu bisa tetap dibuat bertahan sehingga tidak lagi memilih melakukan urbanisasi ke kota yang memicu masalah tersendiri.
“Caranya, ya, misalnya perlihatkan bahwa dengan dana desa orang bisa bekerja di desa, menciptakan community depelovement, ada BUMDes yang bisa membantu pengembangan usaha. Kalau Kemendes bisa melakukan itu saya kira akan makin banyak orang akan tinggal di desa,” ujarnya, Sabtu (24/4).
Dia juga meminta agar pekerja yang kembali ke desa itu bisa dipetakan kemampuannya. Misalnya, perlu dilihat seseorang di kota itu bekerja di sektor apa sehingga memiliki keahilan apa. Keahlian dan keterampilannya itu bisa dimanfaatkan. Sebagai contoh mantan karyawan hotel yang tentu punya keterampilan hospitality. “Keterampilan dia tentu hal yang berkaitan pelayanan dan keramahtamahan. Ini bisa dimanfaatkan untuk desa wisata. Kalau di sebuah desa wisata didukung tenaga kerja adalah yang memang punya keterampilan, tentu akan lebih baik lagi,” ujarnya.
Rusdi setuju jika pembangunan desa, terutama di masa pandemi, semakin digiatkan karena akan memberi banyak efek. Pertama, desa yang maju secara ekonomi akan mengerem warganya untuk melakukan urbanisasi.Kedua, mengurangi kesenjangan antara kota dan desa. Saat ini ekonomi desa hanya menyumbang 14% dari total produk domestik bruto (PDB) nasional. Sementara 86% sisanya berasal dari perkotaan.
Ketiga, desa yang maju adalah syarat transformasi ekonomi. Salah satu syarat negara untuk naik kelas, keluar dari middle income trap (jebakan pendapatan menengah), kata dia, salah satunya melalui pembangunan pertanian desa. Caranya, mengembangkan sektor-sektor yang punya multiplier effect. “Misalnya, jika ada hasil pertanian itu agar diolah dulu di desa agar ada nilai tambah. Istilah lainnya adalah melakukan industrialisasi perdesaan,” tandasnya.
Ubah Paradigma Pembangunan
Pemerintah melalui Kementerian Desa dan Pembanguan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) juga menegaskan perubahan paradigma pembangunan, terutama dalam merespons masa sulit akibat pandemi. Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid menyebut, kini desa menjadi episentrum atau pusat dari pembangunan. Apalagi Undang-Undang No 6/2014 tentang Desa, kata dia, juga sudah mempertegas mandat tersebut.
Persempit Kesenjangan Desa-Kota
Namun ekonom INDEF Rusli Abdullah mengatakan, fenomena ruralisasi di masa pandemi sangat mungkin hanya bersifat temporal. Jika nanti seandainya pandemi Covid-19 berakhir, bisa jadi para pekerja, termasuk pemuda desa, akan balik lagi ke kota.
Oleh karena itu dia menilai kementerian yang terkait dengan pembangunan desa, yakni Kementerian Desa dan PDTT, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Koperasi dan UKM, perlu memanfaatkan momentum ruralisasi ini. Surplus SDM usia produktif di desa saat ini jangan sampai disia-siakan. Pemerintah bisa membuat program yang baik. Dengan demikian, sangat mungkin para pekerja yang kembali ke desa itu bisa tetap dibuat bertahan sehingga tidak lagi memilih melakukan urbanisasi ke kota yang memicu masalah tersendiri.
“Caranya, ya, misalnya perlihatkan bahwa dengan dana desa orang bisa bekerja di desa, menciptakan community depelovement, ada BUMDes yang bisa membantu pengembangan usaha. Kalau Kemendes bisa melakukan itu saya kira akan makin banyak orang akan tinggal di desa,” ujarnya, Sabtu (24/4).
Dia juga meminta agar pekerja yang kembali ke desa itu bisa dipetakan kemampuannya. Misalnya, perlu dilihat seseorang di kota itu bekerja di sektor apa sehingga memiliki keahilan apa. Keahlian dan keterampilannya itu bisa dimanfaatkan. Sebagai contoh mantan karyawan hotel yang tentu punya keterampilan hospitality. “Keterampilan dia tentu hal yang berkaitan pelayanan dan keramahtamahan. Ini bisa dimanfaatkan untuk desa wisata. Kalau di sebuah desa wisata didukung tenaga kerja adalah yang memang punya keterampilan, tentu akan lebih baik lagi,” ujarnya.
Rusdi setuju jika pembangunan desa, terutama di masa pandemi, semakin digiatkan karena akan memberi banyak efek. Pertama, desa yang maju secara ekonomi akan mengerem warganya untuk melakukan urbanisasi.Kedua, mengurangi kesenjangan antara kota dan desa. Saat ini ekonomi desa hanya menyumbang 14% dari total produk domestik bruto (PDB) nasional. Sementara 86% sisanya berasal dari perkotaan.
Ketiga, desa yang maju adalah syarat transformasi ekonomi. Salah satu syarat negara untuk naik kelas, keluar dari middle income trap (jebakan pendapatan menengah), kata dia, salah satunya melalui pembangunan pertanian desa. Caranya, mengembangkan sektor-sektor yang punya multiplier effect. “Misalnya, jika ada hasil pertanian itu agar diolah dulu di desa agar ada nilai tambah. Istilah lainnya adalah melakukan industrialisasi perdesaan,” tandasnya.
Ubah Paradigma Pembangunan
Pemerintah melalui Kementerian Desa dan Pembanguan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) juga menegaskan perubahan paradigma pembangunan, terutama dalam merespons masa sulit akibat pandemi. Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid menyebut, kini desa menjadi episentrum atau pusat dari pembangunan. Apalagi Undang-Undang No 6/2014 tentang Desa, kata dia, juga sudah mempertegas mandat tersebut.
tulis komentar anda