Nih Dia 'Biang Kerok' Bocornya Data 279 Juta Penduduk Indonesia
Senin, 24 Mei 2021 - 15:29 WIB
Data-data yang dikelola BPJS Kesehatan di antaranya nama, alamat, tempat tanggal lahir, NIK, nama keluarga dalam satu KK, upah bagi peserta penerima upah, nomor rekening peserta bukan penerima upah, hingga sidik jari.
"Saya melihat semangat BPJS kesehatan membuat banyak aplikasi. Harusnya aplikasi yang terkait dengan kepesertaan cuma satu. Baik dari jenis kepesertaan, peserta penerima upah, perusahaan, ASN, Polri dan BPU. Gak usah beda-beda, sekarangkan dibeda-bedakan. Semangat buat aplikasi, tapi gampang dibobol," tutur dia.
Baca juga:Jennifer Dunn Diisukan sebagai Istri Ketiga Almarhum Uje, Begini Penjelasan Sahabat
Sementara terkait dugaan adanya kesengajaan oknum di internal BPJS Kesehatan melakukan tindakan jual-beli data, kata Timboel, sudah ditelusuri pihak berwenang. Saat ini, Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, sudah dipanggil Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Dia bakal dikorek soal perkara ini.
Kebocoran data juga dinilai berdampak luas di banyak sektor. Salah satunya perihal bocoran upah atau gaji peserta. Timboel menyebut, persoalan itu menjadi awal kebocoran informasi pribadi yang dimiliki masyarakat sipil dan pihak birokrasi.
"Saya melihat semangat BPJS kesehatan membuat banyak aplikasi. Harusnya aplikasi yang terkait dengan kepesertaan cuma satu. Baik dari jenis kepesertaan, peserta penerima upah, perusahaan, ASN, Polri dan BPU. Gak usah beda-beda, sekarangkan dibeda-bedakan. Semangat buat aplikasi, tapi gampang dibobol," tutur dia.
Baca juga:Jennifer Dunn Diisukan sebagai Istri Ketiga Almarhum Uje, Begini Penjelasan Sahabat
Sementara terkait dugaan adanya kesengajaan oknum di internal BPJS Kesehatan melakukan tindakan jual-beli data, kata Timboel, sudah ditelusuri pihak berwenang. Saat ini, Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, sudah dipanggil Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Dia bakal dikorek soal perkara ini.
Kebocoran data juga dinilai berdampak luas di banyak sektor. Salah satunya perihal bocoran upah atau gaji peserta. Timboel menyebut, persoalan itu menjadi awal kebocoran informasi pribadi yang dimiliki masyarakat sipil dan pihak birokrasi.
(uka)
tulis komentar anda