Pengangguran Terbuka RI Berkurang 950 Ribu, Menaker Ida: Dengan Segala Cara Kita Turunkan
Selasa, 25 Mei 2021 - 04:43 WIB
Kebijakan yang kedua yaitu Link and Match Ketenagakerjaan dengan arah kebijakan membangun integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja dalam sebuah bisnis proses yang utuh dan efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja.
“Kita terapkan strategi mengintegrasikan sistem pelatihan, sertifikasi, dan penempatan, yaitu pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DuDi)," kata Ida.
Dalam rangka mendukung sertifikasi kompetensi lulusan pendididkan dan pelatihan vokasi, terdapat pula 1.925 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang siap melaksanakan sertifikasi bagi tenaga kerja di seluruh Indonesia.
Hal itu disampaikan Menaker saat bersama Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/5/2021).
Raker yang dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Esthelita Runtuwene ini membahas evaluasi link and match Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan kebutuhan daerah, Pelindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), penanganan kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan strategi kesiapan dan penanganan kembalinya PMI dari negara penempatan, khususnya pada masa Pandemi Covid-19 di daerah perbatasan dan basis Pekerja Migran Indonesia (PMI).
“Kita terapkan strategi mengintegrasikan sistem pelatihan, sertifikasi, dan penempatan, yaitu pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DuDi)," kata Ida.
Baca Juga
Dalam rangka mendukung sertifikasi kompetensi lulusan pendididkan dan pelatihan vokasi, terdapat pula 1.925 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang siap melaksanakan sertifikasi bagi tenaga kerja di seluruh Indonesia.
Hal itu disampaikan Menaker saat bersama Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/5/2021).
Raker yang dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Esthelita Runtuwene ini membahas evaluasi link and match Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan kebutuhan daerah, Pelindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), penanganan kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan strategi kesiapan dan penanganan kembalinya PMI dari negara penempatan, khususnya pada masa Pandemi Covid-19 di daerah perbatasan dan basis Pekerja Migran Indonesia (PMI).
(akr)
tulis komentar anda