Pelaku Usaha Menjerit, DPR Pertanyakan Kebijakan Lembaga Pemerintah

JAKARTA - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sarmuji mengatakan, penaikan suku bunga di saat pandemi Covid-19 tidak seharusnya terjadi dengan alasan apapun. Apalagi oleh lembaga keuangan yang dimiliki oleh negara atau pemerintah.

"Menjadi tidak masuk akal, apabila pemerintah mengimbau lembaga keuangan BUMN dan swasta untuk melakukan relaksasi, tetapi ada lembaga di bawah Kementerian Keuangan justru menaikkan suku bunga," kata Sarmuji dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/4/2020).

Badan yang dimaksud oleh politikus Golkar itu adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)-Indonesia Eximbank (IEB).

Para kalangan pengusaha mengeluh karena LPEI disebut telah menaikkan suku bunga 2%, yakni dari 6% menjadi 8% terhadap sejumlah nasabahnya. Kondisi ini makin sulit di tengah pandemi Covid-19 atau virus corona.



"Tentu saja banyak para nasabah LPEI mempertanyakan kebijakan ini, apalagi Bank Indonesia saja sudah menurunkan suku bunga sebesar 50 basis poin menjadi 4,5%," ujarnya.

Sarmudji mengatakan bahwa Komisi XI DPR sudah memanggil LPEI terkait hal tersebut. "Kita sudah panggil dalam forum rapat komisi, tapi berkenaan dengan materi pembahasan, karena rapat tertutup, tidak bisa disampaikan kepada publik," kata Sarmuji.

Sementara itu, para pengusaha yang menjadi nasabah LPEI kini menjadi resah dengan kebijakan ini. "Saya baru diberi surat kenaikan bunga pada 23 Maret 2020," ujar salah satu pengusaha yang enggan namanya disebut.

Pria yang perusahaannya mempekerjakan 4.000 karyawan tersebut, mengaku keberatan dengan kenaikan tersebut. Menurutnya, saat ini para pengusaha ekspor termasuk dirinya sedang dalam masa yang berat.

Ada banyak masalah dalam bisnis akibat pandemi Covid-19. "Barang sudah selesai, ternyata pihak yang memesan tidak bisa mengambil barangnya. Alasannya, pabriknya sedang tutup. Akibatnya saya tidak dibayar. Ya mau bagaimana lagi, kondisinya sedang seperti ini," ujarnya.