Harga PCR Turun Rp275 Ribu, Ekonom: Masih Memberatkan Rakyat
Sabtu, 30 Oktober 2021 - 15:20 WIB
Meski sudah diturunkan menjadi Rp275 ribu di Jawa Bali dan Rp300 ribu di luar Jawa Bali, harga tes PCR masih memberatkan masyarakat. FOTO/SINDOnews
JAKARTA - Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengkritik kebijakan pemerintah terkait harga tes PCR . Meski sudah diturunkan menjadi Rp275 ribu di Jawa Bali dan Rp300 ribu di luar Jawa Bali, harga tes PCR masih memberatkan masyarakat.
"Meski sudah turun itu masih mahal dan memberatkan masyarakat. Soalnya, binis PCR sangat menguntungkan dengan marjin yang besar," kata Bhima, saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (30/10/2021).
Dia mengungkapkan marjin PCR bisa mencapai 50-60 persen walaupun ditambah biaya lain. Tak heran jika masih banyak laboratorium atau klinik PCR yang buka meskipun harganya diturunkan pemerintah.
"Belum lagi kalau ada home service misalnya, kadang alat medical test kit dan jasanya dikeluarkan dari biaya PCR. Meski harga turun pun masih untung karena pengusaha menikmati margin yang lebar," jelasnya.
Bhima berharap, pemerintah menurunkan harga PCR lebih murah lagi seperti di negara lain khususnya India. Di sisi lain, soal wajib PCR bagi penerbangan berisiko menggangu pemulihan ekonomi. "Baik untuk sektor transportasi udara maupun pariwisata," pungkas Bhima.
"Meski sudah turun itu masih mahal dan memberatkan masyarakat. Soalnya, binis PCR sangat menguntungkan dengan marjin yang besar," kata Bhima, saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (30/10/2021).
Dia mengungkapkan marjin PCR bisa mencapai 50-60 persen walaupun ditambah biaya lain. Tak heran jika masih banyak laboratorium atau klinik PCR yang buka meskipun harganya diturunkan pemerintah.
"Belum lagi kalau ada home service misalnya, kadang alat medical test kit dan jasanya dikeluarkan dari biaya PCR. Meski harga turun pun masih untung karena pengusaha menikmati margin yang lebar," jelasnya.
Bhima berharap, pemerintah menurunkan harga PCR lebih murah lagi seperti di negara lain khususnya India. Di sisi lain, soal wajib PCR bagi penerbangan berisiko menggangu pemulihan ekonomi. "Baik untuk sektor transportasi udara maupun pariwisata," pungkas Bhima.
(nng)
Lihat Juga :
tulis komentar anda