Pemerintah Targetkan Defisit Anggaran di Bawah 3% di 2023
Senin, 22 November 2021 - 15:51 WIB
Wamenkeu Suahasil Nazara mengatakan defisit anggaran ditargetkan kembali di bawah 3% pada 2023. Foto/Ilustrasi/Dok. SINDOnews
JAKARTA - Pemerintah bertekad untuk mengembalikan defisit anggaran di bawah 3% terhadap produk domestik bruto ( PDB ) pada tahun 2023. Sementara, tahun ini defisit diperkirakan mencapai 5,7% dari PDB.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, komitmen ini akan diwujudkan melalui pelaksanaan reformasi fiskal, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Baca Juga: Jokowi: Defisit Anggaran Dibiayai dari Sumber yang Aman
"Reformasi fiskal merupakan agenda reformasi terintegrasi yang bertujuan mewujudkan pemulihan lebih kuat dan berkelanjutan, serta tidak hanya diarahkan pada konteks jangka pendek, juga jangka panjang," ujar Suahasil dalam Webinar Economic Outlook 2022, Senin (22/11/2021).
Dalam jangka pendek hingga menengah, pemerintah akan memperkuat sistem kesehatan, khususnya dalam menghadapi potensi hidup berdampingan dengan endemi, mendorong pemulihan daya beli masyarakat, terutama kelompok pendapatan rendah, serta mengurangi scarring effect akibat pandemi, terlebih dari sisi produksi dan ketenagakerjaan.
"Lalu, reformasi struktural yang mencakup pembangunan infrastruktur, termasuk konektivitas serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK), peningkatan kualitas SDM, dan pembukaan lapangan kerja yang berkualitas," ungkap Suahasil.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, komitmen ini akan diwujudkan melalui pelaksanaan reformasi fiskal, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Baca Juga: Jokowi: Defisit Anggaran Dibiayai dari Sumber yang Aman
"Reformasi fiskal merupakan agenda reformasi terintegrasi yang bertujuan mewujudkan pemulihan lebih kuat dan berkelanjutan, serta tidak hanya diarahkan pada konteks jangka pendek, juga jangka panjang," ujar Suahasil dalam Webinar Economic Outlook 2022, Senin (22/11/2021).
Dalam jangka pendek hingga menengah, pemerintah akan memperkuat sistem kesehatan, khususnya dalam menghadapi potensi hidup berdampingan dengan endemi, mendorong pemulihan daya beli masyarakat, terutama kelompok pendapatan rendah, serta mengurangi scarring effect akibat pandemi, terlebih dari sisi produksi dan ketenagakerjaan.
"Lalu, reformasi struktural yang mencakup pembangunan infrastruktur, termasuk konektivitas serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK), peningkatan kualitas SDM, dan pembukaan lapangan kerja yang berkualitas," ungkap Suahasil.
Lihat Juga :