Tangani Dampak Bencana Gunung Semeru, Sri Mulyani Cadangkan Anggaran Rp1 Triliun
Selasa, 07 Desember 2021 - 21:34 WIB
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyiapkan cadangan anggaran Rp1 triliun guna membiayai dampak bencana alam. Anggaran tersebut salah satunya digunakan untuk penanganan dampak bencana erupsi Gunung Semeru.
"Di dalam mekanisme APBN, kita selalu ada cadangan untuk bencana, yang selama ini kita cadangkan di dalam cadangan bendahara umum negara," kata dia, di Jakarta, Selasa (7/12/2021).
Terkait kebutuhan anggaran penanganan dampak bencana erupsi Gunung Semeru, kata dia, masih menunggu laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial (Kemensos). Dalam sebuah bencana alam, BNPB akan mengakomodir rekonstruksi kejadian, rehabilitasi, termasuk evakuasi. Sementara ranah Kemensos yakni memberikan bantuan sosial untuk korban bencana alam.
"Nah itu anggarannya akan langsung disampaikan dari BNPB dan Kemensos, itu akan dihitung, bencana dalam biayanya tergantung dari bencananya, apakah akan diberikan ke perseorangan atau seperti apa. Atau kalau seperti gempa bumi umpamanya ada tunjangan membantu rumah yang rusak," jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah mengecek ketersediaan anggaran di pemerintah Kabupaten Lumajang. Tujuannya agar penggunaan uang negara dapat efisien.
"Yang kedua saya juga sudah cek ke Dirjen Perimbangan Keuangan kondisi dari APBN di Lumajang. Karena pemda juga punya anggaran yang kita juga sudah transfer. Apakah mereka punya dan kita cek masih ada anggaran meski sudah di akhir tahun," ungkapnya.
Adapun Sri menyampaikan realisasi anggaran penanganan bencana sampai dengan akhir November 2021 mencapai Rp2,7 triliun. Angka tersebut setara dengan 72,97% dari total pagu sebesar Rp3,7 triliun.
"Di dalam mekanisme APBN, kita selalu ada cadangan untuk bencana, yang selama ini kita cadangkan di dalam cadangan bendahara umum negara," kata dia, di Jakarta, Selasa (7/12/2021).
Terkait kebutuhan anggaran penanganan dampak bencana erupsi Gunung Semeru, kata dia, masih menunggu laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial (Kemensos). Dalam sebuah bencana alam, BNPB akan mengakomodir rekonstruksi kejadian, rehabilitasi, termasuk evakuasi. Sementara ranah Kemensos yakni memberikan bantuan sosial untuk korban bencana alam.
"Nah itu anggarannya akan langsung disampaikan dari BNPB dan Kemensos, itu akan dihitung, bencana dalam biayanya tergantung dari bencananya, apakah akan diberikan ke perseorangan atau seperti apa. Atau kalau seperti gempa bumi umpamanya ada tunjangan membantu rumah yang rusak," jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah mengecek ketersediaan anggaran di pemerintah Kabupaten Lumajang. Tujuannya agar penggunaan uang negara dapat efisien.
"Yang kedua saya juga sudah cek ke Dirjen Perimbangan Keuangan kondisi dari APBN di Lumajang. Karena pemda juga punya anggaran yang kita juga sudah transfer. Apakah mereka punya dan kita cek masih ada anggaran meski sudah di akhir tahun," ungkapnya.
Adapun Sri menyampaikan realisasi anggaran penanganan bencana sampai dengan akhir November 2021 mencapai Rp2,7 triliun. Angka tersebut setara dengan 72,97% dari total pagu sebesar Rp3,7 triliun.
tulis komentar anda