Asyik! Pemerintah Lanjutkan Insentif PPnBM dan PPN DTP di 2022
Selasa, 28 Desember 2021 - 14:01 WIB
JAKARTA - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono memastikan insentif PPh, PPnBM ditanggung pemerintah (DTP) sektor otomotif dan PPN DTP sektor properti akan dilanjutkan tahun depan.
Dia mengatakan, pemberian insentif fiskal telah terbukti tidak hanya sebagai penahan di tengah pandemi, namun juga berhasil sebagai katalisator pemulihan perekonomian . Karena itu, pemerintah menurutnya akan melanjutkan insentif-insentif tersebut di tahun 2022.
"Kita masih akan melanjutkan kembali insentif usaha ini, selain insentif fiskal yang terkait dengan PPh, PPnBM DTP, PPN DTP untuk properti dan sebagainya, kita akan lanjutkan kembali," ujarnya dalam Market Review IDXChanel, Selasa (28/12/2021).
Meski saat ini pemerintah belum memberikan angka pasti berapa insentif yang akan diberikan pada tahun 2022 mendatang, namun paling tidak insentif tersebut sudah dapat diberikan di semester I 2022.
"Memang di Program PEN 2022 belum kita alokasikan khusus, namun demikian kita diskusi paling tidak di semester I (2022) ini masih kita coba untuk kita berikan insentif fiskal," tuturnya.
Pemberian insentif PPnBM DTP untuk sektor otomotif telah terbukti meningkatkan penjualan kendaraan bermotor roda empat. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan kendaraan melampaui target sebesar 750 ribu unit tahun lalu.
Dengan strategi yang sama, kata Susiwijono, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sesuai dengan APBN 2022 yakni dapat tumbuh di angka 5,2%. "Kita ke depan di tahun 2022 akan lebih optimis dibandingkan dengan 2021, bahkan target capaian di 5,2% sesuai APBN di 2022 kita optimis bisa tercapai," tandasnya.
Susiwijono juga menyebutkan bahwa strategi untuk pemulihan ekonomi masyarkat pada tahun 2022 juga akan tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan di 2021. Sebab cara tersebut dianggap berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia ditahun 2021.
"Namun demikian pasti fokusnya akan berbeda dan alokasinya juga akan berbeda, ditahun 2022 kita lebih fokus alokasinya ke 3 hal, pertama terkait dengan kesehatan masyarakat, anggaran program-program pemulihan ekonomi, dan terkait perlindungan sosial," pungkasnya.
Dia mengatakan, pemberian insentif fiskal telah terbukti tidak hanya sebagai penahan di tengah pandemi, namun juga berhasil sebagai katalisator pemulihan perekonomian . Karena itu, pemerintah menurutnya akan melanjutkan insentif-insentif tersebut di tahun 2022.
"Kita masih akan melanjutkan kembali insentif usaha ini, selain insentif fiskal yang terkait dengan PPh, PPnBM DTP, PPN DTP untuk properti dan sebagainya, kita akan lanjutkan kembali," ujarnya dalam Market Review IDXChanel, Selasa (28/12/2021).
Baca Juga
Meski saat ini pemerintah belum memberikan angka pasti berapa insentif yang akan diberikan pada tahun 2022 mendatang, namun paling tidak insentif tersebut sudah dapat diberikan di semester I 2022.
"Memang di Program PEN 2022 belum kita alokasikan khusus, namun demikian kita diskusi paling tidak di semester I (2022) ini masih kita coba untuk kita berikan insentif fiskal," tuturnya.
Pemberian insentif PPnBM DTP untuk sektor otomotif telah terbukti meningkatkan penjualan kendaraan bermotor roda empat. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan kendaraan melampaui target sebesar 750 ribu unit tahun lalu.
Dengan strategi yang sama, kata Susiwijono, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sesuai dengan APBN 2022 yakni dapat tumbuh di angka 5,2%. "Kita ke depan di tahun 2022 akan lebih optimis dibandingkan dengan 2021, bahkan target capaian di 5,2% sesuai APBN di 2022 kita optimis bisa tercapai," tandasnya.
Susiwijono juga menyebutkan bahwa strategi untuk pemulihan ekonomi masyarkat pada tahun 2022 juga akan tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan di 2021. Sebab cara tersebut dianggap berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia ditahun 2021.
"Namun demikian pasti fokusnya akan berbeda dan alokasinya juga akan berbeda, ditahun 2022 kita lebih fokus alokasinya ke 3 hal, pertama terkait dengan kesehatan masyarakat, anggaran program-program pemulihan ekonomi, dan terkait perlindungan sosial," pungkasnya.
(fai)
tulis komentar anda