Tuai Kontroversi, Ini Versi Lengkap Peraturan Baru Menaker soal JHT
Jum'at, 11 Februari 2022 - 23:12 WIB
Pada bagian Ketiga disebutkan untuk peserta yang Mengalami Cacat Total Tetap pada pasal 7 dijelaskan (1) Manfaat JHT bagi Peserta yang mengalami cacat total tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Peserta yang mengalami cacat total tetap sebelum mencapai usia pensiun.
Kemudian (2) Hak atas manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Peserta ditetapkan mengalami cacat total tetap. Ayat (3) Mekanisme penetapan cacat total tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu pada Bagian Keempat tentang Peserta yang Meninggal Dunia dijelaskan pada Pasal 8. Ayat (1) menjelaskan Manfaat JHT bagi Peserta yang meninggal dunia diberikan kepada ahli waris Peserta. Selanjutnya pada ayat (2) Ahli waris sebagaimana dimaksud meliputi: a. janda; b. duda; atau c. anak.
Jika janda, duda, atau anak tidak ada, manfaat JHT diberikan sesuai urutan sebagai berikut: a. keturunan sedarah Peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua; b. saudara kandung; c. mertua; dan d. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Peserta.
Dalam hal pihak yang ditunjuk dalam wasiat Peserta
sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut tidak ada, manfaat JHT dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada bagian kelima Pasal 9 kemudian dijelaskan tentang Persyaratan Pengajuan Manfaat Jaminan Hari Tua. Diktum (1) Pengajuan manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun harus melampirkan: a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; dan b. kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainnya.
Selanjutnya (2) Persyaratan pengajuan manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun berlaku juga bagi Peserta yang mengundurkan diri dan Peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja.
Selain itu Pengajuan manfaat JHT bagi Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya melampirkan:
a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; b. surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia; dan c. paspor.
Kemudian (2) Hak atas manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Peserta ditetapkan mengalami cacat total tetap. Ayat (3) Mekanisme penetapan cacat total tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu pada Bagian Keempat tentang Peserta yang Meninggal Dunia dijelaskan pada Pasal 8. Ayat (1) menjelaskan Manfaat JHT bagi Peserta yang meninggal dunia diberikan kepada ahli waris Peserta. Selanjutnya pada ayat (2) Ahli waris sebagaimana dimaksud meliputi: a. janda; b. duda; atau c. anak.
Jika janda, duda, atau anak tidak ada, manfaat JHT diberikan sesuai urutan sebagai berikut: a. keturunan sedarah Peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua; b. saudara kandung; c. mertua; dan d. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Peserta.
Dalam hal pihak yang ditunjuk dalam wasiat Peserta
sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut tidak ada, manfaat JHT dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada bagian kelima Pasal 9 kemudian dijelaskan tentang Persyaratan Pengajuan Manfaat Jaminan Hari Tua. Diktum (1) Pengajuan manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun harus melampirkan: a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; dan b. kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainnya.
Selanjutnya (2) Persyaratan pengajuan manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun berlaku juga bagi Peserta yang mengundurkan diri dan Peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja.
Selain itu Pengajuan manfaat JHT bagi Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya melampirkan:
a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; b. surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia; dan c. paspor.
Lihat Juga :
tulis komentar anda