BI Kembali Tahan Suku Bunga di Level 3,5% Saat Tekanan Eksternal Makin Berat
Selasa, 24 Mei 2022 - 16:16 WIB
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengumumkan bahwa BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga BI7DRR sebesar 3,5%. Foto/Dok
JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengumumkan bahwa BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga BI7DRR sebesar 3,5%. Selain itu, BI mempertahankan suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75% dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%.
"Keputusan ini sejalan dengan perlunya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tingginya tekanan eksternal terkait ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina serta percepatan normalisasi kebijakan moneter di berbagai negara maju dan berkembang," ujar Perry dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan Mei 2022 secara virtual di Jakarta, Selasa (24/5/2022).
Dia mengatakan, bahwa sejalan dengan hal tersebut, BI menempuh beberapa penguatan bauran kebijakan. Yang pertama, memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan mekanisme pasar dan fundamental ekonomi.
"Yang kedua, mempercepat normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan giro wajib minimum (GWM) Rupiah secara bertahap," ucap Perry.
Kemudian, langkah ketiga, meningkatkan insentif bagi bank-bank yang memberikan kredit pembiayaan kepada sektor prioritas dan UMKM, dan/atau memenuhi target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) yang akan mulai berlaku 1 September 2022.
"Yang keempat, melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit sektor prioritas. Yang kelima, melanjutkan dukungan pengembangan UMKM melalui penyelenggaraan Karya Kreatif Indonesia (KKI) dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi termasuk suksesnya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI)," ungkapnya.
Kebijakan keenam, memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi digitalisasi yang inklusif.
Kemudian, kebijakan yang ketujuh adalah memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerjasama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lain, fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait, serta bersama dengan Kemenkeu mensukseskan 6 agenda prioritas jalur keuangan Presidensi Indonesia G20 tahun 2022.
"BI akan senantiasa mencermati arah perkembangan inflasi dan menempuh langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan terkendalinya inflasi sesuai dengan sasaran 3%±1% pada tahun 2022 dan 2023," pungkasnya.
"Keputusan ini sejalan dengan perlunya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tingginya tekanan eksternal terkait ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina serta percepatan normalisasi kebijakan moneter di berbagai negara maju dan berkembang," ujar Perry dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan Mei 2022 secara virtual di Jakarta, Selasa (24/5/2022).
Dia mengatakan, bahwa sejalan dengan hal tersebut, BI menempuh beberapa penguatan bauran kebijakan. Yang pertama, memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan mekanisme pasar dan fundamental ekonomi.
"Yang kedua, mempercepat normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan giro wajib minimum (GWM) Rupiah secara bertahap," ucap Perry.
Kemudian, langkah ketiga, meningkatkan insentif bagi bank-bank yang memberikan kredit pembiayaan kepada sektor prioritas dan UMKM, dan/atau memenuhi target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) yang akan mulai berlaku 1 September 2022.
"Yang keempat, melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit sektor prioritas. Yang kelima, melanjutkan dukungan pengembangan UMKM melalui penyelenggaraan Karya Kreatif Indonesia (KKI) dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi termasuk suksesnya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI)," ungkapnya.
Kebijakan keenam, memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi digitalisasi yang inklusif.
Kemudian, kebijakan yang ketujuh adalah memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerjasama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lain, fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait, serta bersama dengan Kemenkeu mensukseskan 6 agenda prioritas jalur keuangan Presidensi Indonesia G20 tahun 2022.
"BI akan senantiasa mencermati arah perkembangan inflasi dan menempuh langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan terkendalinya inflasi sesuai dengan sasaran 3%±1% pada tahun 2022 dan 2023," pungkasnya.
(akr)
tulis komentar anda