Belanja Negara hingga Akhir Juni 2022 Tembus Rp1.234,6 Triliun, Buat Apa Saja?
Rabu, 27 Juli 2022 - 19:08 WIB
Realisasi belanja negara hingga akhir Juni 2022 tercatat mencapai Rp1.234,6 triliun. Menkeu Sri Mulyani Indrawati membeberkan, rincian penggunaannya. Foto/Dok
JAKARTA - Realisasi belanja negara hingga akhir Juni 2022 tercatat mencapai Rp1.234,6 triliun. Porsi anggaran belanja ini mencakup 40% terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 .
“Angka belanja ini terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp392,8 triliun atau mencapai 41,5% dari APBN," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KITA edisi Juli 2022 di Jakarta, Rabu (27/7/2022).
Dia menyebutkan, belanja K/L ini ditujukan untuk belanja pegawai termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), kegiatan operasional K/L, dan penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat.
"Realisasi belanja pegawai K/L mencapai Rp121,9 triliun hingga akhir Juni 2022. Ini angkanya turun 1,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy) karena adanya pergeseran tanggal pencairan Gaji ke-13 menjadi bulan Juli 2022," ungkap Sri Mulyani.
Tak hanya itu, dia mencatat, bahwa belanja barang K/L mengalami penurunan hingga 23% dari Rp178,3 triliun menjadi Rp142,9 triliun karena penurunan realisasi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Ditambah efisiensi aktivitas pegawai yang masih digelar secara online.
Sementara itu, belanja non K/L tercatat mencapai Rp483,7 triliun atau 35,7% dari APBN 2022. "Ini terutama karena penyaluran subsidi yang mencapai Rp96,4 triliun hingga akhir Juni 2022, kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik senilai Rp104,8 triliun, pembayaran pensiun serta jaminan kesehatan aparatur sipil negara (ASN)," beber Mantan Direktur Bank Dunia itu.
Kemudian realisasi anggaran Program Kartu Prakerja yang tergolong belanja non K/L mencapai Rp5,6 triliun sepanjang semester I 2022, atau setara 50,5% dari pagu. Anggaran ini digunakan untuk biaya pelatihan dan insentif program Kartu Prakerja bagi 1,6 juta peserta.
Sri Mulyani mengatakan, realisasi transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp367,1 triliun atau 45,6% terhadap APBN. Kemudian, pembiayaan untuk investasi terealisasi sebesar Rp48 triliun. “Pembiayaan investasi pada klaster infrastruktur digunakan untuk menyelesaikan proyek strategis nasional (PSN) dan pembiayaan sektor perumahan,” pungkasnya.
“Angka belanja ini terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp392,8 triliun atau mencapai 41,5% dari APBN," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KITA edisi Juli 2022 di Jakarta, Rabu (27/7/2022).
Dia menyebutkan, belanja K/L ini ditujukan untuk belanja pegawai termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), kegiatan operasional K/L, dan penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat.
"Realisasi belanja pegawai K/L mencapai Rp121,9 triliun hingga akhir Juni 2022. Ini angkanya turun 1,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy) karena adanya pergeseran tanggal pencairan Gaji ke-13 menjadi bulan Juli 2022," ungkap Sri Mulyani.
Tak hanya itu, dia mencatat, bahwa belanja barang K/L mengalami penurunan hingga 23% dari Rp178,3 triliun menjadi Rp142,9 triliun karena penurunan realisasi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Ditambah efisiensi aktivitas pegawai yang masih digelar secara online.
Sementara itu, belanja non K/L tercatat mencapai Rp483,7 triliun atau 35,7% dari APBN 2022. "Ini terutama karena penyaluran subsidi yang mencapai Rp96,4 triliun hingga akhir Juni 2022, kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik senilai Rp104,8 triliun, pembayaran pensiun serta jaminan kesehatan aparatur sipil negara (ASN)," beber Mantan Direktur Bank Dunia itu.
Kemudian realisasi anggaran Program Kartu Prakerja yang tergolong belanja non K/L mencapai Rp5,6 triliun sepanjang semester I 2022, atau setara 50,5% dari pagu. Anggaran ini digunakan untuk biaya pelatihan dan insentif program Kartu Prakerja bagi 1,6 juta peserta.
Sri Mulyani mengatakan, realisasi transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp367,1 triliun atau 45,6% terhadap APBN. Kemudian, pembiayaan untuk investasi terealisasi sebesar Rp48 triliun. “Pembiayaan investasi pada klaster infrastruktur digunakan untuk menyelesaikan proyek strategis nasional (PSN) dan pembiayaan sektor perumahan,” pungkasnya.
(akr)
tulis komentar anda