SDM Bidang Keuangan Masih Kurang untuk Perkuat Desentralisasi Fiskal
Jum'at, 10 Juli 2020 - 06:37 WIB
Staf Khusus Menteri Keuangan Candra Fajri Ananda menerangkan, dalam hal desentralisasi fiskal, kita sangat kurang di bagian spending, khususnya personil. Hal ini karena SDM di bidang perencanaan dan pengelolaan masih kurang. Foto/Dok
JAKARTA - Staf Khusus Menteri Keuangan Candra Fajri Ananda menyoroti masalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah. Dalam Syita Talks, acara Ngobrol Bareng bertajuk 'Pandemi: Peran Daerah Menjadi Kunci', Candra menjelaskan bahwa daerah-daerah yang ekonominya tertinggal cenderung memiliki angka IPM yang buruk.
"Dalam hal desentralisasi fiskal, kita sangat kurang di bagian spending, khususnya personil. Hal ini karena sumber daya manusia (SDM) di bidang perencanaan dan pengelolaan masih kurang," ungkap Candra di Jakarta.
( )
Ia mencontohkan Filipina ketika melakukan desentralisasi awal, dimana pemerintah pusat mengirim tenaga kerja dari pusat ke daerah. Hal serupa pernah diterapkan di Indonesia pada tahun 2001, namun muncul pertentangan dari daerah karena daerah bersikeras menginginkan putra daerah yang kemudian menjadi konflik yang cukup lama.
"Setelah masalah personil, kita bergeser ke arah borrowing. Apabila belum ada pinjaman dan penerbitan obligasi daerah, maka desentralisasi belum benar," tambah Candra.
( )
Ketika national revenue bagus, ia mengatakan seharusnya ada alternative financing. "Tapi saat kita kasih pinjaman, mengelolanya bagaimana? Harusnya STAN juga menghasilkan pengelola keuangan untuk daerah juga, bukan hanya untuk di Jakarta. Jadi pencetakan kemampuan itu direplikasi ke level daerah, sehingga tidak ada lagging," pungkas Candra.
"Dalam hal desentralisasi fiskal, kita sangat kurang di bagian spending, khususnya personil. Hal ini karena sumber daya manusia (SDM) di bidang perencanaan dan pengelolaan masih kurang," ungkap Candra di Jakarta.
( )
Ia mencontohkan Filipina ketika melakukan desentralisasi awal, dimana pemerintah pusat mengirim tenaga kerja dari pusat ke daerah. Hal serupa pernah diterapkan di Indonesia pada tahun 2001, namun muncul pertentangan dari daerah karena daerah bersikeras menginginkan putra daerah yang kemudian menjadi konflik yang cukup lama.
"Setelah masalah personil, kita bergeser ke arah borrowing. Apabila belum ada pinjaman dan penerbitan obligasi daerah, maka desentralisasi belum benar," tambah Candra.
( )
Ketika national revenue bagus, ia mengatakan seharusnya ada alternative financing. "Tapi saat kita kasih pinjaman, mengelolanya bagaimana? Harusnya STAN juga menghasilkan pengelola keuangan untuk daerah juga, bukan hanya untuk di Jakarta. Jadi pencetakan kemampuan itu direplikasi ke level daerah, sehingga tidak ada lagging," pungkas Candra.
(akr)
tulis komentar anda