Tak Puas Sebut Kemenkeu Iblis, Bupati Meranti Mau Gugat Jokowi
Senin, 12 Desember 2022 - 19:59 WIB
Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil menyatakan, bahwa dirinya juga ingin menggugat Presiden Jokowi usai menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai iblis atau setan. Foto/Dok
JAKARTA - Bupati Kepulauan Meranti , Muhammad Adil menyatakan, bahwa dirinya juga ingin menggugat Presiden Joko Widodo ( Jokowi ). Sebelumnya Ia juga menyebut Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) sebagai iblis atau setan.
Dia merasa tidak puas atas pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang menurutnya tidak sesuai dan tidak dirasakan oleh masyarakat Kepulauan Meranti.
Adil membeberkan, bahwa Kepulauan Meranti merupakan daerah penghasil minyak sejak tahun 1973. Akan tetapi, dia menyayangkan hasil kekayaan alam itu menurutnya tidak dirasakan masyarakat setempat. Terang dia, hal itu terlihat dari jumlah penduduk miskin ekstrim yang mencapai angka 25,68% di Riau.
"Saya kemarin dipanggil ketemu dengan Pak Tito (Menteri Dalam Negeri), minta petunjuk selaku pembina saya, saya mau menggugat Pak Jokowi. Daerah miskin penghasil minyak," ujar Adil dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia, dikutip di Jakarta, Senin (12/12/2022).
Dia mencatat, bahwa saat ini terdapat sebanyak 222 sumur minyak di Meranti yang produksinya hampir 8.000 barel per hari. Baca Juga: Kementeriannya Dibilang Diisi Setan, Wamenkeu: Kita Bicarakan dengan Data
"Tapi DBH yang diterima hanya Rp114 miliar. Bahkan angka ini sudah memperhitungkan penambahan 13 sumur di tahun ini dan 19 sumur lagi di 2023 dengan target produksi hingga 9.000 barel per hari," ungkap Adil.
Maka dari itu, dia meminta kepada pemerintah pusat untuk menghentikan pengeboran minyak di Meranti. Bahkan, dia menyebut masyarakat Meranti sama sekali tidak merasakan manfaat dari pengeboran tersebut.
"Meranti itu targetnya 2023, 9.000 barel per hari. Jadi kalau seandainya kami naik, penghasilannya besar dianggap penurunan, saya mengharapkan bapak keluarkan surat untuk penghentian pengeboran minyak di Meranti. Jangan diambil lagi minyak di Meranti, tidak apa-apa kami juga masih bisa makan, daripada uang kami dihisap sama pusat," protesnya.
Adil menyebut bahwa dirinya sudah berupaya mempertanyakan DBH yang digelontorkan Kemenkeu ke Kepulauan Meranti dengan melayangkan 3 surat permohonan audiensi ke Menkeu Sri Mulyani Indrawati, namun upayanya gagal.
"Sampai ke Bandung saya kejar orang Kemenkeu juga tidak dihadiri oleh yang kompeten, yang hadir waktu itu entah staf, tidak tahu lah. Sampai waktu itu saya ngomong 'ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan'," pungkasnya.
Dia merasa tidak puas atas pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang menurutnya tidak sesuai dan tidak dirasakan oleh masyarakat Kepulauan Meranti.
Baca Juga
Adil membeberkan, bahwa Kepulauan Meranti merupakan daerah penghasil minyak sejak tahun 1973. Akan tetapi, dia menyayangkan hasil kekayaan alam itu menurutnya tidak dirasakan masyarakat setempat. Terang dia, hal itu terlihat dari jumlah penduduk miskin ekstrim yang mencapai angka 25,68% di Riau.
"Saya kemarin dipanggil ketemu dengan Pak Tito (Menteri Dalam Negeri), minta petunjuk selaku pembina saya, saya mau menggugat Pak Jokowi. Daerah miskin penghasil minyak," ujar Adil dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia, dikutip di Jakarta, Senin (12/12/2022).
Dia mencatat, bahwa saat ini terdapat sebanyak 222 sumur minyak di Meranti yang produksinya hampir 8.000 barel per hari. Baca Juga: Kementeriannya Dibilang Diisi Setan, Wamenkeu: Kita Bicarakan dengan Data
"Tapi DBH yang diterima hanya Rp114 miliar. Bahkan angka ini sudah memperhitungkan penambahan 13 sumur di tahun ini dan 19 sumur lagi di 2023 dengan target produksi hingga 9.000 barel per hari," ungkap Adil.
Maka dari itu, dia meminta kepada pemerintah pusat untuk menghentikan pengeboran minyak di Meranti. Bahkan, dia menyebut masyarakat Meranti sama sekali tidak merasakan manfaat dari pengeboran tersebut.
"Meranti itu targetnya 2023, 9.000 barel per hari. Jadi kalau seandainya kami naik, penghasilannya besar dianggap penurunan, saya mengharapkan bapak keluarkan surat untuk penghentian pengeboran minyak di Meranti. Jangan diambil lagi minyak di Meranti, tidak apa-apa kami juga masih bisa makan, daripada uang kami dihisap sama pusat," protesnya.
Adil menyebut bahwa dirinya sudah berupaya mempertanyakan DBH yang digelontorkan Kemenkeu ke Kepulauan Meranti dengan melayangkan 3 surat permohonan audiensi ke Menkeu Sri Mulyani Indrawati, namun upayanya gagal.
"Sampai ke Bandung saya kejar orang Kemenkeu juga tidak dihadiri oleh yang kompeten, yang hadir waktu itu entah staf, tidak tahu lah. Sampai waktu itu saya ngomong 'ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan'," pungkasnya.
(akr)
tulis komentar anda