Sri Mulyani Angkat Bicara Soal Dana Kemiskinan Rp460 Triliun Habis Buat Rapat di Hotel
loading...
Suasana kawasan pemukiman padat penduduk di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023). ANTARA FOTO/Novrian Arbi/nym
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menanggapi isu yang mencuat ihwal anggaran penanganan kemiskinan ratusan triliun yang tidak signifikan menurunkan jumlah orang miskin di Indonesia.
Seperti diberitakan sebelumnya, pernyataan tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas yang menyoroti anggaran kemiskinan sebesar hampir Rp500 triliun tetapi tidak secara signifikan menekan angka kemiskinan.
Bahkan, dia menyebut bahwa efektivitas program pengentasan kemiskinan menjadi rendah karena anggaran yang tersebar di kementerian/lembaga (K/L) tersebut justru lebih banyak dihabiskan untuk studi banding dan rapat kemiskinan di hotel-hotel daripada memberikan aksi nyata.
Terkait hal itu, Menkeu Sri Mulyani membantah dengan tegas. Menurut dia, anggaran penanggulangan kemiskinan terutama pada tahun lalu sebagian besar disalurkan langsung ke warga miskin dalam bentuk bantuan sosial (bansos).
"Ya kalau anggaran bansos, program-program untuk mendukung pengurangan kemiskinan tahun lalu sebesar Rp460 triliun itu, sebagian besar adalah program yang langsung diterima kelompok miskin," ujarnya saat ditemui usai konferensi pers KSSK di Jakarta, Selasa (31/1/2023).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyontohkan bahwa anggaran tersebut tersalurkan dalam program-program bansos seperti misalnya Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah jelas tujuan dan penerimanya.
"Di PKH itu nggak ada tuh seminar-seminar, wong sudah ada by name, by address, by account number-nya, dan juga jumlah penerima sembakonya. Juga yang dilakukan oleh Bu Mensos Risma membuat pahlawan ekonomi Nusantara, memberi makanan, dukungan juga untuk lansia yang kurang mampu itu semua langsung dilakukan," urainya.
Sri bilang, mungkin yang dimaksud oleh Azwar Anas adalah dana belanja barang di kementerian/lembaga (K/L) secara umum yang biasanya ditujukan untuk perjalanan dinas, penyelenggaraan seminar, dan berbagai rapat.
"Memang item seperti yang dulu yang sering disampaikan dari zaman kabinet sebelumnya itu perjalanan dinas. Kemudian seminar, meeting itu sudah kita minta untuk diturunkan (anggarannya), dan itu sudah kita coba untuk terus turunkan," tandas menteri kelahiran Lampung.
Seperti diberitakan sebelumnya, pernyataan tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas yang menyoroti anggaran kemiskinan sebesar hampir Rp500 triliun tetapi tidak secara signifikan menekan angka kemiskinan.
Bahkan, dia menyebut bahwa efektivitas program pengentasan kemiskinan menjadi rendah karena anggaran yang tersebar di kementerian/lembaga (K/L) tersebut justru lebih banyak dihabiskan untuk studi banding dan rapat kemiskinan di hotel-hotel daripada memberikan aksi nyata.
Terkait hal itu, Menkeu Sri Mulyani membantah dengan tegas. Menurut dia, anggaran penanggulangan kemiskinan terutama pada tahun lalu sebagian besar disalurkan langsung ke warga miskin dalam bentuk bantuan sosial (bansos).
"Ya kalau anggaran bansos, program-program untuk mendukung pengurangan kemiskinan tahun lalu sebesar Rp460 triliun itu, sebagian besar adalah program yang langsung diterima kelompok miskin," ujarnya saat ditemui usai konferensi pers KSSK di Jakarta, Selasa (31/1/2023).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyontohkan bahwa anggaran tersebut tersalurkan dalam program-program bansos seperti misalnya Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah jelas tujuan dan penerimanya.
"Di PKH itu nggak ada tuh seminar-seminar, wong sudah ada by name, by address, by account number-nya, dan juga jumlah penerima sembakonya. Juga yang dilakukan oleh Bu Mensos Risma membuat pahlawan ekonomi Nusantara, memberi makanan, dukungan juga untuk lansia yang kurang mampu itu semua langsung dilakukan," urainya.
Sri bilang, mungkin yang dimaksud oleh Azwar Anas adalah dana belanja barang di kementerian/lembaga (K/L) secara umum yang biasanya ditujukan untuk perjalanan dinas, penyelenggaraan seminar, dan berbagai rapat.
"Memang item seperti yang dulu yang sering disampaikan dari zaman kabinet sebelumnya itu perjalanan dinas. Kemudian seminar, meeting itu sudah kita minta untuk diturunkan (anggarannya), dan itu sudah kita coba untuk terus turunkan," tandas menteri kelahiran Lampung.
(ind)
Lihat Juga :
