5 Proyek Raksasa China di Indonesia: Habiskan Duit Rp112,5 Triliun, Nomor 2 Paling Ribet...Bet
loading...
A
A
A
1. PLTA Sungai Kayan
Pembangkit Listrik Tenaga Air Sungai Kayan dibangun di Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Proyek yang membutuhkan waktu pembangunan selama 25 tahun ini menelan investasi sekitar USD17 miliar atau sekitar Rp255 triliun.
Rencananya tahun ini pembangunan konstruksi tahap I PLTA terbesar di ASEAN ini akan dimulai. Harapannya, tahun depan sudah bisa beroperasi. Tahun-tahun berikutnya akan dibangun tahap II hingga tahap 5.
Nantinya PLTA ini akan menghasilkan listrik sebesar 9.000 megawatt (MW) yang akan digunakan untuk kawasan industri di Kalimantan Utara, yakni KIPI Tanah Kuning, dan juga wilayah Kalimtan lainnya.
Proyek yang digarap oleh PT Kayan Hydro Energi (KHE) dengan Powerchina International Group Limited. Belakangan, PT KHE juga mengajak serta Sumitomo Corporation, perusahaan asal Jepang. Belum terungkap porsi investasi China dan Sumitomo di proyek ini.
2. Kereta Cepat Jakarta Bandung
Ini poyek kerja sama China dan Indonesia yang paling ribet, sebab sarat dengan kotroversi dan polemik. Kontroversi itu sudah dimulai sejak groundbreaking oleh Presiden Jokowi pada Januari 2016. Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan saat itu, tak menghadiri groundbreaking proyek transportasi yang sejatinya masuk dalam wilayah tanggung jawabnya.
Kontroversi makin membuncah belakangan ini setelah pemerintah akhirnya mengubah keputusan sendiri. Awalnya, proyek ini digagas murni gawean bisnis BUMN Indonesia dan China, alias tak menggunakan dana APBN.
Dalam perjalanannya, penyelesaian proyek kereta cepat yang berjalan lelet ini butuh anggaran yang lebih besar lagi. Ditargetkan kelar pada 2019, anggaran kereta cepat membengkak dari semula USD6,07 miliar atau Rp91 triliun (kurs Rp15.000) menjadi Rp112,5 triliun.
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang bertanggung jawab atas proyek ini kehabisan duit. PT KCIC sendiri merupakan gabungan dari konsorsium Indonesia, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (60% saham), dan konsorsium Tiongkok, Beijing Yawan HSR Co Ltd (40% saham).
Konsorsium Indonesia terdiri dari empat perusahaan pelat merah, yaitu Wijaya Karya (38%), PT Perkebunan Nusantara VIII dan PT KAI masing-masing 25% saham. Sisanya dipegang oleh Jasa Marga sebesar 12%.
Pada Desmber 2022 pemerintah menerbitkan PP No. 64 Tahun 2022. Lewat beleid itu pemerintah menyuntikan dana APBN untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sebesar Rp3,2 triliun.
3. PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)
IMIP mengelola kawasan industri berbasis nikel yang terintegrasi dengan produk utama berupa nikel, stainless steel, dan carbon steel yang berlokasi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Kawasan Industri IMIP merupakan kerja sama antara Bintang Delapan Group dari Indonesia dengan Tsingshan Steel Group dari China yang secara rill mulai dibangun pada 2014. Saat ini IMIP memiliki 11 smelter dan investasi yang dihabiskannya mencapai Rp235 triliun.
Pembangkit Listrik Tenaga Air Sungai Kayan dibangun di Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Proyek yang membutuhkan waktu pembangunan selama 25 tahun ini menelan investasi sekitar USD17 miliar atau sekitar Rp255 triliun.
Rencananya tahun ini pembangunan konstruksi tahap I PLTA terbesar di ASEAN ini akan dimulai. Harapannya, tahun depan sudah bisa beroperasi. Tahun-tahun berikutnya akan dibangun tahap II hingga tahap 5.
Nantinya PLTA ini akan menghasilkan listrik sebesar 9.000 megawatt (MW) yang akan digunakan untuk kawasan industri di Kalimantan Utara, yakni KIPI Tanah Kuning, dan juga wilayah Kalimtan lainnya.
Proyek yang digarap oleh PT Kayan Hydro Energi (KHE) dengan Powerchina International Group Limited. Belakangan, PT KHE juga mengajak serta Sumitomo Corporation, perusahaan asal Jepang. Belum terungkap porsi investasi China dan Sumitomo di proyek ini.
2. Kereta Cepat Jakarta Bandung
Ini poyek kerja sama China dan Indonesia yang paling ribet, sebab sarat dengan kotroversi dan polemik. Kontroversi itu sudah dimulai sejak groundbreaking oleh Presiden Jokowi pada Januari 2016. Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan saat itu, tak menghadiri groundbreaking proyek transportasi yang sejatinya masuk dalam wilayah tanggung jawabnya.
Kontroversi makin membuncah belakangan ini setelah pemerintah akhirnya mengubah keputusan sendiri. Awalnya, proyek ini digagas murni gawean bisnis BUMN Indonesia dan China, alias tak menggunakan dana APBN.
Dalam perjalanannya, penyelesaian proyek kereta cepat yang berjalan lelet ini butuh anggaran yang lebih besar lagi. Ditargetkan kelar pada 2019, anggaran kereta cepat membengkak dari semula USD6,07 miliar atau Rp91 triliun (kurs Rp15.000) menjadi Rp112,5 triliun.
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang bertanggung jawab atas proyek ini kehabisan duit. PT KCIC sendiri merupakan gabungan dari konsorsium Indonesia, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (60% saham), dan konsorsium Tiongkok, Beijing Yawan HSR Co Ltd (40% saham).
Konsorsium Indonesia terdiri dari empat perusahaan pelat merah, yaitu Wijaya Karya (38%), PT Perkebunan Nusantara VIII dan PT KAI masing-masing 25% saham. Sisanya dipegang oleh Jasa Marga sebesar 12%.
Pada Desmber 2022 pemerintah menerbitkan PP No. 64 Tahun 2022. Lewat beleid itu pemerintah menyuntikan dana APBN untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sebesar Rp3,2 triliun.
3. PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)
IMIP mengelola kawasan industri berbasis nikel yang terintegrasi dengan produk utama berupa nikel, stainless steel, dan carbon steel yang berlokasi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Kawasan Industri IMIP merupakan kerja sama antara Bintang Delapan Group dari Indonesia dengan Tsingshan Steel Group dari China yang secara rill mulai dibangun pada 2014. Saat ini IMIP memiliki 11 smelter dan investasi yang dihabiskannya mencapai Rp235 triliun.
Explore More