Keukeuh Tak Ada Impor KRL Bekas Jepang, Menperin: Kita Ikuti Keputusan BPKP

JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita tetap bersikukuh tidak akan mengimpor Kereta Rel Listrik (KRL) bekas dari Jepang. Adapun yang akan dilakukan adalah meretrofit kereta lama menggunakan teknologi baru tahun depan.

Menperin menegaskan, keputusan itu sudah merupakan kesepakatan seluruh jajaran pemerintah. Bahkan, hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga menyatakan bahwa impor KRL bekas tidak diperlukan.

"Menurut hasil BPKP impor itu tidak diperlukan. Jadi, sekali lagi supaya paham, kita sepakat apa yang menjadi keputusan BPKP, kita akan ikut. Jadi ini bukan keputusan Kemenperin," tandasnya, Senin (12/6/2023).

Terkait opsi impor KRL bekas darurat, Agus juga menampik. Menurut dia, pemerintah tidak pernah membahas mengenai hal tersebut.

Agus bilang, tahun ini adalah momentum emas untuk melakukan reformasi bagi pemerintah dalam sektor perkeretaapian nasional. Sehingga, opsi impor memang tidak perlu dilakukan.

"Saya tidak pernah dengar bahwa ada opsi impor KRL darurat, pernyataan pak Erick (Menteri BUMN) saja tidak mengarah kesitu kok," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, rencana impor KRL bekas dari Jepang akan diputuskan dengan mengacu kepada data. Data tersebut merupakan hasil review oleh BPKP terkait kebutuhan operasional KRL.

"Jadi, semua yang kita lakukan basisnya data. Saya ulangi ya, semua keputusan yang kami buat basisnya data," tegas Luhut saat ditemui di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).



Luhut mengaku saat ini dirinya tengah menunggu hasil laporan dari BPKP secara detail terkait impor KRL tersebut. Jika hasil review dan laporan BPKP menyatakan jadi impor KRL bekas dari Jepang, dia akan mengambil keputusan tersebut. Begitu pun sebaliknya. "Jadi, kalau data mengatakan begitu ya begitu," tukasnya.