Bedah Rumah ala Kementerian PUPR, Dana Triliunan dan Serap Ratusan Ribu Tenaga Kerja
Minggu, 26 Juli 2020 - 13:00 WIB
loading...
Program bedah rumah dari Kementerian PUPR hingga 23 Juli 2020 telah menyerap 101.771 tenaga kerja. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Guna memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak pandemi Covid-19 sekaligus meningkatkan kualitas rumah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Perumahan terus menggulirkan bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dikenal juga dengan program Bedah Rumah.
Program ini dilaksanakan untuk peningkatan kualitas rumah di 449 kabupaten/kota dan membangun baru di 151 kabupaten/kota dengan alokasi anggaran Rp4,69 triliun. Tercatat, hingga 23 Juli 2020, realisasi BSPS sudah 52,5% senilai Rp2,46 triliun dengan jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 101.771 orang.
Salah satu kabupaten yang masuk dalam program BSPS tahun 2020 dan telah disalurkan bantuan program tersebut adalah Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp23,62 miliar untuk 1.350 rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 23 kecamatan. Diharapkan dengan bantuan sebesar Rp17,5 juta per unit rumah tersebut, masyarakat bisa lebih bersemangat dalam membangun hunian layak huni.
(Baca Juga: BPK Minta Kementerian PUPR Dokumentasikan Pelaksanaan Kegiatan)
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program BSPS ini dilakukan dengan metode Padat Karya Tunai (PKT). Tujuannya untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.
Program ini dilaksanakan untuk peningkatan kualitas rumah di 449 kabupaten/kota dan membangun baru di 151 kabupaten/kota dengan alokasi anggaran Rp4,69 triliun. Tercatat, hingga 23 Juli 2020, realisasi BSPS sudah 52,5% senilai Rp2,46 triliun dengan jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 101.771 orang.
Salah satu kabupaten yang masuk dalam program BSPS tahun 2020 dan telah disalurkan bantuan program tersebut adalah Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp23,62 miliar untuk 1.350 rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 23 kecamatan. Diharapkan dengan bantuan sebesar Rp17,5 juta per unit rumah tersebut, masyarakat bisa lebih bersemangat dalam membangun hunian layak huni.
(Baca Juga: BPK Minta Kementerian PUPR Dokumentasikan Pelaksanaan Kegiatan)
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program BSPS ini dilakukan dengan metode Padat Karya Tunai (PKT). Tujuannya untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.
Lihat Juga :
