Bedah Rumah ala Kementerian PUPR, Dana Triliunan dan Serap Ratusan Ribu Tenaga Kerja

JAKARTA - Guna memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak pandemi Covid-19 sekaligus meningkatkan kualitas rumah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Perumahan terus menggulirkan bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dikenal juga dengan program Bedah Rumah.

Program ini dilaksanakan untuk peningkatan kualitas rumah di 449 kabupaten/kota dan membangun baru di 151 kabupaten/kota dengan alokasi anggaran Rp4,69 triliun. Tercatat, hingga 23 Juli 2020, realisasi BSPS sudah 52,5% senilai Rp2,46 triliun dengan jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 101.771 orang.

Salah satu kabupaten yang masuk dalam program BSPS tahun 2020 dan telah disalurkan bantuan program tersebut adalah Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp23,62 miliar untuk 1.350 rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 23 kecamatan. Diharapkan dengan bantuan sebesar Rp17,5 juta per unit rumah tersebut, masyarakat bisa lebih bersemangat dalam membangun hunian layak huni.

(Baca Juga: BPK Minta Kementerian PUPR Dokumentasikan Pelaksanaan Kegiatan)

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program BSPS ini dilakukan dengan metode Padat Karya Tunai (PKT). Tujuannya untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.

"Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni rumah yang layak, sekaligus membuka lapangan pekerjaan sebagai tukang untuk rehabilitasi rumah. Saya harap program ini dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," kata Menteri Basuki dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (26/7/2020).

Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR KM Arsyad mengatakan, penyaluran BSPS di Kabupaten Bandung merupakan bagian dari tahap I bedah rumah di Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp243,28 miliar. Anggaran tersebut untuk bedah rumah sebanyak 13.902 unit tersebar di 17 kabupaten/kota di Jawa Barat.

(Baca Juga: Usaha Mikro Serap 70% Tenaga Kerja, Menaker Genjot Pelatihan Kewirausahaan)

"Kita akan terus mendorong peningkatan kualitas rumah masyarakat yang tidak layak huni, dengan didukung Pemerintah Daerah melalui berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan meningkatkan akses terhadap tempat tinggal yang layak huni dan dilengkapi dengan prasarana yang memadai untuk seluruh masyarakat," katanya.

Adapun rincian biaya yang dikeluarkan untuk peningkatan kualitas adalah Rp15 juta untuk material bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang. Sehingga total biaya yang untuk peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) satu unit hunian adalah sebesar Rp17,5 juta.