APBN Terakhir Jokowi: Rp493,5 Triliun untuk Berantas Kemiskinan
loading...
A
A
A
JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) 2024 menjadi APBN terakhir dari Presiden Joko Widodo ( Jokowi ). APBN 2024 difokuskan juga untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pembangunan SDM jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan.
Semua itu masuk dalam perlindungan sosial (perlinsos) yang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp493,5 triliun. Anggaran sebesar itu diungkapkan Jokowi dalam pidatonya di Sidang Paripurna DPR tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya siang tadi (16/8/2023).
"Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, perbaikan basis data penerima antara lain melalui penguatan data registrasi sosial ekonomi, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024," jelas Jokowi.
Untuk menghadirkan SDM yang sehat dan produktif. Anggaran kesehatan juga direncanakan sebesar Rp186,4 triliun atau 5,6% dari APBN.
"Anggaran tersebut diarahkan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan, menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu ke hilir, mengefektifkan program JKN," kata Jokowi.
Anggaran tersebut juga diharapkan mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14% di tahun 2024. Selanjutnya dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi.
Semua itu masuk dalam perlindungan sosial (perlinsos) yang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp493,5 triliun. Anggaran sebesar itu diungkapkan Jokowi dalam pidatonya di Sidang Paripurna DPR tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya siang tadi (16/8/2023).
"Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, perbaikan basis data penerima antara lain melalui penguatan data registrasi sosial ekonomi, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024," jelas Jokowi.
Untuk menghadirkan SDM yang sehat dan produktif. Anggaran kesehatan juga direncanakan sebesar Rp186,4 triliun atau 5,6% dari APBN.
"Anggaran tersebut diarahkan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan, menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu ke hilir, mengefektifkan program JKN," kata Jokowi.
Anggaran tersebut juga diharapkan mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14% di tahun 2024. Selanjutnya dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi.
(uka)