China Siapkan Investasi Rp205.500 Triliun untuk Hapus Julukan Penyumbang Emisi Terbesar Dunia

JAKARTA - Investasi China di sektor ketenagalistrikan diperkirakan melebihi 100 triliun yuan atau USD13,7 triliun dari tahun 2020 hingga 2060. Nilai itu setara Rp205.500 triliun (kurs Rp15.000).



Mengutip Xinhua, Reuters melaporkan, jangka waktu investasi ini sejalan dengan janji Presiden Xi Jinping kepada China untuk mencapai nol zero emisi pada tahun 2060. Para peneliti mengatakan tujuan tersebut, jika tercapai dapat mengurangi kemungkinan pemanasan global 0,2-0,3 Celcius di abad ini.

Di tahun 2020 Xi juga pernah berjanji untuk mencapai puncak emisi karbon China pada tahun 2030. Negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia itu menyumbang sekitar 30% emisi karbon dunia.

“Aktivitas energi adalah sumber utama emisi karbon dioksida di China,” tulis Reuters, dikutip Selasa (3/10/2023). Pernyataan itu bersumber dari State Grid dalam sebuah buku yang baru-baru ini diterbitkan.

State Gird mengungkap untuk mencapai tujuan karbon ganda, transformasi perpaduan pembangkit listrik Tiongkok ke sumber energi ramah lingkungan dan rendah karbon perlu dipercepat.

Pada tahun 2022, perusahaan-perusahaan listrik besar di China menginvestasikan total 1,25 triliun yuan. Investasi pembangkit listrik tenaga surya pada tahun 2022 melonjak 232,7% menjadi 286,6 miliar yuan.

China menargetkan memperoleh sekitar 33% listrik dari sumber energi terbarukan pada tahun 2025, naik dari 28,8% pada tahun 2020, menurut badan perencanaan negara China pada tahun lalu.

Dalam peringkat tahunan 40 pasar energi terbarukan teratas di seluruh dunia yang dilakukan oleh konsultan EY tahun ini, China berada di peringkat ke-3, setelah Amerika Serikat dan Jerman. Ke-40 negara tersebut diberi peringkat berdasarkan daya tarik investasi energi terbarukan dan peluang penerapannya.

Pada Juli, Partai Komunis China yang berkuasa mengatakan negara tersebut akan menggandakan reformasi sistem ketenagalistrikan seiring dengan peralihan fokus ke pengurangan emisi karbon.



Namun masih terdapat sejumlah kendala, termasuk proteksionisme pemerintah provinsi dan kurangnya koordinasi antarprovinsi. Perjanjian perdagangan listrik yang bersifat tetap dan berjangka panjang juga membatasi fleksibilitas dalam sistem.