Beban Subsidi LPG Makin Berat, Tahun Ini Bisa Tembus Rp117 Triliun
loading...
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan konsumsi LPG bersubsidi tabung 3 kilogram (kg) terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan subsidi tersebut membuat beban fiskal semakin besar.
"Beban fiskal ini terus meningkat karena konsumsi LPG dari tahun ke tahun terus meningkat terutama LPG subsidi," ungkap Airlangga saat memberikan keterangan pers, di Istana Negara, Kamis (12/10/2023).
Airlangga melaporkan tahun lalu konsumsi LPG subsidi mencapai 7,8 juta ton. Sedangkan LPG non subsidi justru mengalami penurunan. "Ini yang subsidi naik dan yang non subsidi itu turun terus," ujar Airlangga.
Dia memproyeksikan subsidi tahun ini diperkirakan meningkat mencapai Rp117 triliun. Guna mengurangi konsumsi LPG subsidi pemerintah mendorong pembangunan jaringan gas lebih massif lagi tahun depan.
Lebih lanjut, jargas sambungan rumah baru mencapai 835.000 rumah, di mana 241.000 pendanaan dibangun PGN dan 594.000 menggunakan APBN.
"Tentu jargas ini menjadi perhatian pemerintah agar bisa dinaikkan di tahun 2024 ke angka 2,5 juta jaringan. Caranya tentu dengan mengubah Peraturan Presiden sehingga memungkinkan pihak swasta bisa ikut di dalam pengembangan jaringan gas kota," ungkap Airlangga.
Terkait dengan harga gas, SKK Migas diberi tugas sebagai agregator untuk menyuplai LPG itu bisa di angka 4,72 per MMBTU.
"Presiden meminta untuk menghitung bagaimana caranya agar lapangan-lapangan LPG, lapangan yang berpotensi memproduksi LPG atau LPG mini ini bisa terus didorong," ujarnya.
"Beban fiskal ini terus meningkat karena konsumsi LPG dari tahun ke tahun terus meningkat terutama LPG subsidi," ungkap Airlangga saat memberikan keterangan pers, di Istana Negara, Kamis (12/10/2023).
Airlangga melaporkan tahun lalu konsumsi LPG subsidi mencapai 7,8 juta ton. Sedangkan LPG non subsidi justru mengalami penurunan. "Ini yang subsidi naik dan yang non subsidi itu turun terus," ujar Airlangga.
Dia memproyeksikan subsidi tahun ini diperkirakan meningkat mencapai Rp117 triliun. Guna mengurangi konsumsi LPG subsidi pemerintah mendorong pembangunan jaringan gas lebih massif lagi tahun depan.
Lebih lanjut, jargas sambungan rumah baru mencapai 835.000 rumah, di mana 241.000 pendanaan dibangun PGN dan 594.000 menggunakan APBN.
"Tentu jargas ini menjadi perhatian pemerintah agar bisa dinaikkan di tahun 2024 ke angka 2,5 juta jaringan. Caranya tentu dengan mengubah Peraturan Presiden sehingga memungkinkan pihak swasta bisa ikut di dalam pengembangan jaringan gas kota," ungkap Airlangga.
Terkait dengan harga gas, SKK Migas diberi tugas sebagai agregator untuk menyuplai LPG itu bisa di angka 4,72 per MMBTU.
"Presiden meminta untuk menghitung bagaimana caranya agar lapangan-lapangan LPG, lapangan yang berpotensi memproduksi LPG atau LPG mini ini bisa terus didorong," ujarnya.
(nng)