Kemenkeu Tegaskan Perlu Kehati-hatian soal Pajak Ojol dan Olshop

Senin, 16 Oktober 2023 - 17:41 WIB
loading...
Kemenkeu Tegaskan Perlu...
Usulan pajak ojol dan olshop harus dikaji hati-hati. Foto/Dok
A A A
JAKARTA - Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan Sandy Firdaus merespons usulan pengenaan pajak untuk toko online (online shop/olshop) hingga perusahaan angkutan online atau ojol . Menurut Sandy untuk memutuskan pungutan pajak ini harus berhati-hati karena pada prinsipnya pajak itu tidak boleh berganda.

Baca juga: Pajak Tinggi Bikin Yamaha Pikir Ulang Jual MT-07 di Indonesia

"Itu prinsip utamanya dulu, jadi kalau memang itu mau diberlakukan kita harus lihat pemisahannya di mana. UU HKPD (Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah) sudah banyak melakukan pemisahan yang kemarin ada grey area. Ini PPN pajak restorankah atau apa ini yang harus diluruskan," tuturnya dalam Media Briefing hari ini, Senin (16/10/2023).

Apabila pajak untuk ojol dan olshop ingin diberlakukan, maka harus jelas mana objek pajak daerah dan mana objek pajak pusat.

"Jadi kalau kita mau ngomongin ojol kan sebenarnya ada restorannya di situ, apakah pajak restorannya sudah diambil dari situ atau belum?" ungkapnya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Soal Hapus Pajak JHT,...
Soal Hapus Pajak JHT, Purbaya Masih Tunggu Data BPJS Ketenagakerjaan
Cara Mengajukan Pembetulan...
Cara Mengajukan Pembetulan Data PBB-P2 secara Online, Simak Syarat dan Tahapannya
Purbaya dan Said Iqbal...
Purbaya dan Said Iqbal Mau Makan Siang Bareng Besok, Ada Apa?
Dorong Budaya Taat Pajak,...
Dorong Budaya Taat Pajak, Bapenda DKI Jakarta Beri Apresiasi Wajib Pajak PKB Teladan
1.500 Buruh Bakal Geruduk...
1.500 Buruh Bakal Geruduk Kemenkeu Desak Penghapusan Pajak JHT, Ini 4 Tuntutan Utama
Said Iqbal Minta Pajak...
Said Iqbal Minta Pajak JHT Dihapus bagi Seluruh Penerima
Koalisi Sipil Tolak...
Koalisi Sipil Tolak Pelibatan Babinsa dalam Pengawasan Pajak, Dinilai Ancam Supremasi Sipil
Punya KTP DKI dan Beli...
Punya KTP DKI dan Beli Rumah Pertama? Ini Syarat Dapat Diskon BPHTB 50 Persen
BKN Umumkan Sekolah...
BKN Umumkan Sekolah Kedinasan 2026 Akan Segera Dibuka, Cek Daftar Instansinya
Rekomendasi
Siapa Khalil al-Hayya?...
Siapa Khalil al-Hayya? Pemimpin Baru Hamas yang Dikenal sebagai Tangan Kanan Iran di Gaza
Jadi Kawasan Wisata,...
Jadi Kawasan Wisata, Bali Kian Dilirik Perusahaan Asuransi
Kapal Basarnas Terbakar...
Kapal Basarnas Terbakar di Muara Baru, 14 Unit dan 70 Personel Damkar Dikerahkan
Berita Terkini
Relevansi Jadi Kunci...
Relevansi Jadi Kunci Utama Membangun Kekuatan Merek di Era Digital
Eropa Mulai Terbelah,...
Eropa Mulai Terbelah, Enam Negara Tolak Sanksi Baru terhadap Rusia
GAPKI Tegaskan Industri...
GAPKI Tegaskan Industri Sawit RI Terapkan Standar Keselamatan Kerja Berkelanjutan
Arus Kas ETF Bitcoin...
Arus Kas ETF Bitcoin Tembus Rp1,36 Triliun di Pertengahan Juli 2026
Airlangga Bocorkan Lahan...
Airlangga Bocorkan Lahan BUMN di Bali Jadi Opsi Calon Lokasi PFII
Soal Pindar, KPPU Didorong...
Soal Pindar, KPPU Didorong Utamakan Tindakan Pencegahan
Infografis
5 Alasan Perdamaian...
5 Alasan Perdamaian Amerika Serikat dan Iran Sulit Terwujud
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved