Kemenkeu Tegaskan Perlu Kehati-hatian soal Pajak Ojol dan Olshop

Senin, 16 Oktober 2023 - 17:41 WIB
loading...
Kemenkeu Tegaskan Perlu...
Usulan pajak ojol dan olshop harus dikaji hati-hati. Foto/Dok
A A A
JAKARTA - Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan Sandy Firdaus merespons usulan pengenaan pajak untuk toko online (online shop/olshop) hingga perusahaan angkutan online atau ojol . Menurut Sandy untuk memutuskan pungutan pajak ini harus berhati-hati karena pada prinsipnya pajak itu tidak boleh berganda.

Baca juga: Pajak Tinggi Bikin Yamaha Pikir Ulang Jual MT-07 di Indonesia

"Itu prinsip utamanya dulu, jadi kalau memang itu mau diberlakukan kita harus lihat pemisahannya di mana. UU HKPD (Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah) sudah banyak melakukan pemisahan yang kemarin ada grey area. Ini PPN pajak restorankah atau apa ini yang harus diluruskan," tuturnya dalam Media Briefing hari ini, Senin (16/10/2023).

Apabila pajak untuk ojol dan olshop ingin diberlakukan, maka harus jelas mana objek pajak daerah dan mana objek pajak pusat.

"Jadi kalau kita mau ngomongin ojol kan sebenarnya ada restorannya di situ, apakah pajak restorannya sudah diambil dari situ atau belum?" ungkapnya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Dana Pemerintah Rp281...
Dana Pemerintah Rp281 Triliun Dijamin Parkir di Bank BUMN hingga Desember 2026
Tarik Dana JHT BPJS...
Tarik Dana JHT BPJS Ketenagakerjaan Dipotong Pajak, Purbaya Buka Suara
Pertamina Cetak Laba...
Pertamina Cetak Laba Bersih Rp55,2 Triliun di 2025, Setor ke Negara Rp360 Triliun
Pemutakhiran NIK Jadi...
Pemutakhiran NIK Jadi Kunci Pembebasan PBB-P2 di Jakarta
Momentum Jakarta Fair,...
Momentum Jakarta Fair, Bapenda DKI Permudah Warga Bayar Pajak Kendaraan
Penjelasan soal Aturan...
Penjelasan soal Aturan Tarif PPh Final 0,5% Kini Khusus buat UMKM
PP 20 Tahun 2026: Langkah...
PP 20 Tahun 2026: Langkah Besar Menuju Keadilan Pajak bagi UMKM Orang Pribadi
Raja Charles Inggris...
Raja Charles Inggris Akan Ungkap Tagihan Pajak Pribadinya, Berapa Besar?
Data NIK Jadi Penentu,...
Data NIK Jadi Penentu, Warga Diimbau Cek Syarat Pembebasan PBB-P2
Rekomendasi
Gaya Hidup Sehat, Konsumen...
Gaya Hidup Sehat, Konsumen Perkotaan Kian Selektif Pilih Pangan Harian
Liburan Terima Beres...
Liburan Terima Beres ke Jepang: Jelajah Fukuoka dan Oita yang Unik
Akademisi: Riset Advokasi...
Akademisi: Riset Advokasi Kunci Perlindungan Warga Sipil
Berita Terkini
Lindungi Bursa Saham...
Lindungi Bursa Saham dari Ancaman Siber, ADIGSI Gandeng APEI
Tak Sekadar Nyaman,...
Tak Sekadar Nyaman, Hunian Masa Depan Kini Mengandalkan Energi Hijau
Pajak JHT Diminta Hapus,...
Pajak JHT Diminta Hapus, Begini Janji Menkeu Purbaya
Program CID Pertamina...
Program CID Pertamina Patra Niaga Ubah Tantangan Lokal Jadi Peluang Usaha
SIG Berdayakan UMKM...
SIG Berdayakan UMKM Berbasis Potensi Lokal di Tuban
Keamanan Aset Kripto...
Keamanan Aset Kripto Bukan Hanya soal Teknologi, tetapi Kesadaran Pengguna
Infografis
Bagher Ghalibaf, Negosiator...
Bagher Ghalibaf, Negosiator Iran dan Tangan Kanan Mojtaba yang Mampu Tundukkan AS
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved