Mengenal KRIS, Pengganti Sistem Kelas Layanan BPJS yang Jadi Sorotan

JAKARTA - Istilah KRIS BPJS Kesehatan tengah banyak diperbincangkan baru-baru ini. Namun, tak sedikit masyarakat yang masih bingung dengan sistem baru tersebut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan menghapus sistem kelas BPJS melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan. Sebagai gantinya, pemerintah akan memunculkan sistem baru bernama Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Ketentuan baru ini menuai banyak pro kontra dari masyarakat umum. Selain itu, sebagian masyarakat juga belum memahami KRIS yang dijadikan pengganti sistem kelas pada BPJS Kesehatan. Lalu, apa itu sebenarnya KRIS BPJS Kesehatan? Simak informasinya berikut untuk mengenalnya lebih jauh.



Apa itu KRIS BPJS Kesehatan?

KRIS merupakan singkatan dari Kelas Rawat Inap Standar. Istilah tersebut merujuk kepada sistem baru dalam ketentuan rawat inap yang melayani pengguna BPJS Kesehatan.

Menurut Perpres 59 tahun 2024, Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) diartikan sebagai standar minimum pelayanan rawat inap yang diterima oleh peserta BPJS Kesehatan. Harapannya, sistem ini dapat menjamin semua golongan masyarakat untuk mendapatkan perlakuan sama dari rumah sakit, baik dalam pelayanan medis maupun nonmedis.

Lebih jauh, kebijakan sistem KRIS mulai berlaku per 8 Mei 2024 dan paling lambat 30 Juni 2025. Dalam jangka waktu tersebut, rumah sakit dapat menyelenggarakan sebagian atau seluruh pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Perbedaan KRIS BPJS dan Sistem Kelas BPJS

Awalnya, sistem pelayanan rawat BPJS Kesehatan dibagi berdasarkan kelas. Masing-masing kelas 1, 2, dan 3.
Melalui ketentuan terbaru, layanan kepada masyarakat tidak dibedakan lagi. Pemerintah mengubah sistem kelas BPJS menjadi Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS.



Melalui kebijakan baru berupa kelas standar atau KRIS, semua golongan masyarakat diharapkan bisa mendapat perlakuan yang sama dari rumah sakit, baik dalam hal pelayanan medis maupun nonmedis. Sebagai tambahan, melalui KRIS rumah sakit penyelenggara perlu menyiapkan sarana dan prasarana sesuai dengan 12 kriteria kelas rawat inap standar secara bertahap.

Pada Pasal 46A Perpres 59 tahun 2024, sejumlah kriteria yang harus dipenuhi sesuai standar meliputi bangunan, ventilasi, pencahayaan ruangan hingga kepadatan ruangan. Kemudian, ada pula penetapan jumlah maksimal dalam satu ruangan hanya boleh 4 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam untuk setiap empat pasien.

Sementara untuk iuran, tarifnya pun berpotensi mengalami perubahan. Hanya saja, dalam Perpres terbaru belum dicantumkan secara rinci ihwal besar iuran yang baru.

Lebih jauh, besaran iuran baru BPJS Kesehatan yang baru akan ditetapkan paling lambat pada 1 Juli 2025. Artinya, iuran BPJS Kesehatan sementara ini masih sama seperti sebelumnya. Demikianlah ulasan mengenai KRIS BPJS Kesehatan yang mengganti sistem kelas.