Sambangi Kantor Sri Mulyani, Tim Prabowo-Gibran Ngaku Enggak Bahas Makan Siang Gratis
loading...
Pembahasan mengenai makan siang gratis dikesampingkan oleh Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran saat menyambangi kantor Kemenkeu dan diterima langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pembahasan mengenai makan siang gratis dikesampingkan oleh Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka saat menyambangi kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan diterima langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ditekankan kunjungan tersebut untuk koordinasi serta membahas soal komitmen kebijakan fiskal ke depan.
Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi, Ahmad Muzani mengatakan, bahwa pertemuan dengan Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani tidak membicarakan hal yang bersifat nomenklatur, tetapi proses sinkronisasi terhadap bidang keuangan yang bisa memberi dampak ekonomi terutama fiskal.
"Dan dari penjelasan Menteri Keuangan beliau membuka akses seluas-luasnya, nanti persoalan-persoalan teknis akan dibicarakan dengan pak Tommy Djiwandono. Tentu saja ini kabar yang menggembirakan," kata Muzani usai konferensi pers di kantor Kemenkeu Jakarta, Jumat (31/5/2024).
"Prinsip pak Prabowo sebagai presiden terpilih akan tetap mengemban prinsip kehatian-hatian di dalam sektor keuangan dan fiskal," imbuhnya.
Adapun pesan di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjaga defisit di bawah 3%. Bendahara Umum Gerindra Thomas Djiwandono memastikan, bahwa menjaga defisit menjadi salah satu tujuan sinkronisasi ke depan.
"Semua target prinsip seperti itu terutama defisit kita akan sesuaikan, maka dari itu kita sinkronisasinya itu," tegas Tommy.
Adapun Tomy menegaskan, Tim Gugus Kerja Sinkronisasi Prabowo-Gibran berkomitmen untuk mengikuti segala siklus Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN yang sedang berlangsung dengan prinsip kehati-hatian fiskal tadi.
Selain menjaga defisit APBN, menurut Tommy, pertumbuhan ekonomi di angka 8% menjadi pembahasan untuk merumuskan kebijakan agar hal tersebut tercapai. Adapun, tim ini diketuai oleh Sufmi Dasco dan turut hadir Bendahara Umum Gerindra Thomas Djiwandono, Ketua OKK DPP Gerindra Prasetyo Hadi dan Waketum Gerindra Sugiono.
Menurut informasi, Tim Gugus Tugas Prabowo-Gibran bergeser ke instansi lain seperti Sekretariat Negara dan Kementerian PAN-RB.
Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi, Ahmad Muzani mengatakan, bahwa pertemuan dengan Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani tidak membicarakan hal yang bersifat nomenklatur, tetapi proses sinkronisasi terhadap bidang keuangan yang bisa memberi dampak ekonomi terutama fiskal.
"Dan dari penjelasan Menteri Keuangan beliau membuka akses seluas-luasnya, nanti persoalan-persoalan teknis akan dibicarakan dengan pak Tommy Djiwandono. Tentu saja ini kabar yang menggembirakan," kata Muzani usai konferensi pers di kantor Kemenkeu Jakarta, Jumat (31/5/2024).
"Prinsip pak Prabowo sebagai presiden terpilih akan tetap mengemban prinsip kehatian-hatian di dalam sektor keuangan dan fiskal," imbuhnya.
Baca Juga
Adapun pesan di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjaga defisit di bawah 3%. Bendahara Umum Gerindra Thomas Djiwandono memastikan, bahwa menjaga defisit menjadi salah satu tujuan sinkronisasi ke depan.
"Semua target prinsip seperti itu terutama defisit kita akan sesuaikan, maka dari itu kita sinkronisasinya itu," tegas Tommy.
Adapun Tomy menegaskan, Tim Gugus Kerja Sinkronisasi Prabowo-Gibran berkomitmen untuk mengikuti segala siklus Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN yang sedang berlangsung dengan prinsip kehati-hatian fiskal tadi.
Selain menjaga defisit APBN, menurut Tommy, pertumbuhan ekonomi di angka 8% menjadi pembahasan untuk merumuskan kebijakan agar hal tersebut tercapai. Adapun, tim ini diketuai oleh Sufmi Dasco dan turut hadir Bendahara Umum Gerindra Thomas Djiwandono, Ketua OKK DPP Gerindra Prasetyo Hadi dan Waketum Gerindra Sugiono.
Menurut informasi, Tim Gugus Tugas Prabowo-Gibran bergeser ke instansi lain seperti Sekretariat Negara dan Kementerian PAN-RB.
(akr)
Explore More