Negara Berkembang Dicekik Utang, Terancam Gagal Bayar Bunga Jatuh Tempo
loading...
A
A
A
Badan Legislatif Negara Bagian New York mempertimbangkan sebuah rancangan undang-undang untuk melindungi negara-negara pengutang dari para kreditur, yang sering disebut "dana burung bangkai", yang membeli utang dengan harga diskon besar-besaran dan kemudian menahan kesepakatan restrukturisasi untuk memeras lebih banyak uang.
Upaya ini gagal akhir pekan lalu ketika Badan Legislatif ditunda, namun kemungkinan besar akan muncul lagi pada sesi berikutnya. Di Inggris, yang mengawasi 90 persen kontrak utang untuk negara-negara berpenghasilan rendah, Parlemen telah mendiskusikan langkah-langkah seperti undang-undang tahun 2010 yang sudah tidak berlaku lagi yang akan mencegah kreditor swasta mendapatkan penyelesaian yang lebih baik daripada pemberi pinjaman publik ketika utang dinegosiasikan ulang dengan negara-negara termiskin.
Saat ini, prospek negara-negara yang dililit utang sangat suram mengingat betapa lambatnya pertumbuhan ekonomi mereka. Negara-negara berkembang tidak memiliki uang untuk membiayai pendidikan, infrastruktur, teknologi, dan perawatan kesehatan yang sangat penting. Sekitar 60 persen dari negara-negara berpenghasilan rendah berada dalam atau berisiko tinggi mengalami kesulitan utang, menurut IMF.
Pada saat yang sama, triliunan dolar tambahan diperlukan untuk melindungi negara-negara yang rentan ini dari cuaca ekstrem dan memungkinkan mereka untuk memenuhi tujuan iklim internasional. Setelah kembali dari konferensi Vatikan, Joseph Stiglitz, mantan kepala ekonom di Bank Dunia, mengatakan bahwa selama kampanye utang Jubileum tahun 2000, "ada optimisme saat itu bahwa kita telah belajar dari pengalaman," dan bahwa program pengampunan utang akan "menyelesaikan masalah di masa mendatang."
Upaya ini gagal akhir pekan lalu ketika Badan Legislatif ditunda, namun kemungkinan besar akan muncul lagi pada sesi berikutnya. Di Inggris, yang mengawasi 90 persen kontrak utang untuk negara-negara berpenghasilan rendah, Parlemen telah mendiskusikan langkah-langkah seperti undang-undang tahun 2010 yang sudah tidak berlaku lagi yang akan mencegah kreditor swasta mendapatkan penyelesaian yang lebih baik daripada pemberi pinjaman publik ketika utang dinegosiasikan ulang dengan negara-negara termiskin.
Saat ini, prospek negara-negara yang dililit utang sangat suram mengingat betapa lambatnya pertumbuhan ekonomi mereka. Negara-negara berkembang tidak memiliki uang untuk membiayai pendidikan, infrastruktur, teknologi, dan perawatan kesehatan yang sangat penting. Sekitar 60 persen dari negara-negara berpenghasilan rendah berada dalam atau berisiko tinggi mengalami kesulitan utang, menurut IMF.
Pada saat yang sama, triliunan dolar tambahan diperlukan untuk melindungi negara-negara yang rentan ini dari cuaca ekstrem dan memungkinkan mereka untuk memenuhi tujuan iklim internasional. Setelah kembali dari konferensi Vatikan, Joseph Stiglitz, mantan kepala ekonom di Bank Dunia, mengatakan bahwa selama kampanye utang Jubileum tahun 2000, "ada optimisme saat itu bahwa kita telah belajar dari pengalaman," dan bahwa program pengampunan utang akan "menyelesaikan masalah di masa mendatang."
(nng)