Kebut Belanja Pemerintah Demi Perbaiki Ekonomi, Airlangga Punya Program Apa Saja?

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartato meyakini, percepatan belanja pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal III 2020 dan pertumbuhan ekonomi tahun 2021. Untuk itu Pemerintah tengah mendorong strategi tersebut dengan berbagai upaya ekstra.

“Tidak lupa, kami juga menyiapkan sistem monitoring dan evaluasi yang rutin dan secara regular dilaksanakan koordinasi untuk percepatan realisasi belanja ini,” kata Menko Airlangga di Jakarta, Jumat (21/8/2020).

(Baca Juga: Belanja Pemerintah Dinilai Bisa Atasi Krisis Ekonomi Saat Pandemi )

Adapun usulan Program yang sedang disiapkan antara lain, pinjaman PEN Daerah yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan no. 105/2020), Tambahan Dana Insentif Daerah (DID) untuk Program PEN. Program Padat Karya Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Pengembangan Desa Digital dan UMKM Digital, Penambahan kuota alokasi Program Kartu Prakerja. Serta Program Gerakan Belanja di Pasar Rakyat; dan Program Padat Karya dalam Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Sementara itu, sejumlah Kementerian dan Lembaga juga mengajukan beberapa Usulan Program, yakni Program Bangga Buatan Indonesia, Program Beli Karet untuk Aspal 2020-2021, Program Beli Bahan Baku Industri Kecil dan Menengah, Program Beli (Discount) Produk UMKM. Program Beli Produk Rakyat melalui Pegadaian, serta Program Padat Karya Penyangga Wisata.

Usulan-usulan program tersebut diajukan karena memenuhi kriteria mendorong pemulihan ekonomi, berdampak signifikan terhadap penyerapan pekerja (padat karya), maupun share pertumbuhan ekonomi; dan nilai programnya yang cukup besar.

(Baca Juga: Hindari Resesi, Belanja Pemerintah Bakal Digeber Buat Ungkit Perekonomian )

Upaya akselerasi government spending dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi kini memang diupayakan dari berbagai aspek. Dari sisi ketenagakerjaan, Program Kartu Prakerja kini telah memasuki gelombang ke-5 yang pendaftarannya akan ditutup pada Minggu, 23 Agustus 2020.

Dari empat gelombang sebelumnya terdata lebih dari 13 juta orang dari seluruh provinsi di Indonesia yang melakukan pendaftaran. Sebanyak 9 juta orang telah melakukan verifikasi email dan sekitar 7 juta orang telah dilakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Dari aspek pangan dan pertanian, Pemerintah telah berhasil mendorong Produk Domestik Bruto sektor pertanian triwulan II 2020 memasuki jalur pertumbuhan positif 2,19% year on year,” ujar Menko Airlangga.