Ibu kota Pindah ke Kalimantan Bakal Bebani APBN
Kamis, 11 Juli 2019 - 15:59 WIB
Ibu kota Pindah ke Kalimantan Bakal Bebani APBN
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah menetapkan ibu kota baru di Kalimantan. Adapun pengumuman lokasi ibu kota baru pengganti Jakarta akan diumumkan dalam waktu dekat.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, menilai perpindahan ibu kota ini akan membebani APBN. Karena total biaya yang disampaikan Bappenas sebesar Rp466 triliun. Baca: Dalam Waktu Dekat, Jokowi Akan Umumkan Lokasi Ibu Kota Baru
"Dan biaya tersebut bisa saja melonjak karena terjadi pembengkakan harga akibat spekulasi harga tanah. Biaya pembebasan lahan bisa mahal karena ulah spekulan tanah. Tidak mudah bagi negara untuk menyediakan lahan karena kebutuhannya (tanah) besar," ujarnya saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Kamis (11/7/2019).
Bhima menambahkan biaya lain yang juga bisa muncul, misalnya force majeure karena krisis, jadi harus dimasukkan dalam budget. Ia mencontohkan kasus Putrajaya di Malaysia, yang saat dibangun, biayanya membengkak karena krisis finansial Asia di 1998.
"Konsekuensi dari mahalnya biaya itu akan menambah defisit APBN dan utang pemerintah. Jadi untuk saat ini, pemindahan ibu kota tidak feasible secara ekonomi," jelasnya.
Terkait pembangunan di ibu kota baru, kata Bhima, swasta dan BUMN mungkin tertarik mendanai pembangunan properti untuk rumah ASN. Tetapi untuk biaya membangun gedung Kementerian akan sulit dicari pendanaan dari swasta.
"Sejauh ini porsi investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur hanya 7% (World Bank). BUMN pun harus hitung untung rugi dan jangka waktu pengembalian modalnya. Jika terlalu lama returnnya dan BUMN terpaksa utang akan menyebabkan financial distress atau tekanan keuangan," tandasnya.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, menilai perpindahan ibu kota ini akan membebani APBN. Karena total biaya yang disampaikan Bappenas sebesar Rp466 triliun. Baca: Dalam Waktu Dekat, Jokowi Akan Umumkan Lokasi Ibu Kota Baru
"Dan biaya tersebut bisa saja melonjak karena terjadi pembengkakan harga akibat spekulasi harga tanah. Biaya pembebasan lahan bisa mahal karena ulah spekulan tanah. Tidak mudah bagi negara untuk menyediakan lahan karena kebutuhannya (tanah) besar," ujarnya saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Kamis (11/7/2019).
Bhima menambahkan biaya lain yang juga bisa muncul, misalnya force majeure karena krisis, jadi harus dimasukkan dalam budget. Ia mencontohkan kasus Putrajaya di Malaysia, yang saat dibangun, biayanya membengkak karena krisis finansial Asia di 1998.
"Konsekuensi dari mahalnya biaya itu akan menambah defisit APBN dan utang pemerintah. Jadi untuk saat ini, pemindahan ibu kota tidak feasible secara ekonomi," jelasnya.
Terkait pembangunan di ibu kota baru, kata Bhima, swasta dan BUMN mungkin tertarik mendanai pembangunan properti untuk rumah ASN. Tetapi untuk biaya membangun gedung Kementerian akan sulit dicari pendanaan dari swasta.
"Sejauh ini porsi investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur hanya 7% (World Bank). BUMN pun harus hitung untung rugi dan jangka waktu pengembalian modalnya. Jika terlalu lama returnnya dan BUMN terpaksa utang akan menyebabkan financial distress atau tekanan keuangan," tandasnya.
(ven)
Lihat Juga :
