Jangan Berharap Banyak, BLT Tak Mampu Dongkrak Konsumsi dan Redam Resesi
Selasa, 01 September 2020 - 23:01 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Tantangan menyelamatkan perekonomian nasional dari resesi sangat bergantung pada insentif dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) . Namun, jalannya program ini diragukan bisa efektif dan tepat sasaran.
Ketua Bidang Kajian dan Pengembangan Perbanas Aviliani mengatakan, yang harus dibenahi pemerintah dalam jangka waktu dekat adalah
cara belanja.
Kendalanya adalah cara yang digunakan masih business as usual sedangkan kondisi saat ini tidak lagi seperti biasanya. Oleh karena itu dibutuhkan reformasi dalam mekanisme belanja pemerintah dalam jangka pendek.
"Karena yang dikhawatirkan kita akan masuk resesi di kuartal tiga tapi sampai kuartal empat masih belum bisa belanja juga," ujar Aviliani dalam webinar Forum Diskusi Finansial, Selasa (1/9/2020). (Baca juga: Jokowi Mulai Wanti-wanti Gubernur se-Indonesia, Kuartal III Bisa Resesi )
Berikutnya dia juga mengingatkan dalam penyaluran bantuan juga harus dimanfaatkan untuk membenahi sektor fiskal. Caranya dengan mewajibkan penerima bantuan memiliki NPWP demi meningkatkan wajib pajak. Berikutnya, pemerintah Indonesia juga harus mencontoh Australia yang memiliki satu sumber data.
Ketua Bidang Kajian dan Pengembangan Perbanas Aviliani mengatakan, yang harus dibenahi pemerintah dalam jangka waktu dekat adalah
cara belanja.
Kendalanya adalah cara yang digunakan masih business as usual sedangkan kondisi saat ini tidak lagi seperti biasanya. Oleh karena itu dibutuhkan reformasi dalam mekanisme belanja pemerintah dalam jangka pendek.
"Karena yang dikhawatirkan kita akan masuk resesi di kuartal tiga tapi sampai kuartal empat masih belum bisa belanja juga," ujar Aviliani dalam webinar Forum Diskusi Finansial, Selasa (1/9/2020). (Baca juga: Jokowi Mulai Wanti-wanti Gubernur se-Indonesia, Kuartal III Bisa Resesi )
Berikutnya dia juga mengingatkan dalam penyaluran bantuan juga harus dimanfaatkan untuk membenahi sektor fiskal. Caranya dengan mewajibkan penerima bantuan memiliki NPWP demi meningkatkan wajib pajak. Berikutnya, pemerintah Indonesia juga harus mencontoh Australia yang memiliki satu sumber data.
Lihat Juga :
