Bahas Korban PHK, Menaker Negara G20 Kumpul Gelar Temu Virtual

JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja dan Perburuhan seluruh negara G20 menyelenggaran temu virtual. Pertemuan tersebut membahas salah satunya terkait perlindungan bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di kawasan Asia Pasifik.

"Saya juga menyambut baik deklarasi menaker G20 yang mencakup empat isu strategis salag satunya terkait perlindungan sosial bagi pekerja," ungkap Menaker Ida Fauziyah , di Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Menurut dia empat isu strategis yang dibahas, antara lain mengadaptasi perlindungan sosial untuk mencerminkan pola kerja yang berubah, mempersiapkan generasi muda menghadapi transisi dunia kerja dan merumuskan kebijakan pasar tenaga kerja yang kuat untuk diadopsi ke dalam Deklarasi Menteri Perburuhan dan Tenaga Kerja negara-negara anggota G20. Namun demikan fokus utaam saat ini ialah bagaimana melindungi pekerja dari dampak corona virus.

"Kebijakan perlindungan sosial di saat krisis dan kondisi normal, dapat terus diperkuat dengan mendorong dialog sosial untuk menghasilkan skema perlindungan yang terbaik, tepat dan inklusif, " lanjutnya.

Ida mengatakan pandemi Covid-19 merupakan peluang bagi negara-negara G20 untuk merefleksikan dan mengoptimalkan kebijakan perlindungan sosial bagi pekerja yang sebaiknya terintegrasi dalam mewujudkan perlindungan sosial untuk semua. Terkait mempersiapkan generasi muda yang lebih baik dan berkualitas, sambungnya, Indonesia menyadari pentingnya peningkatan keterampilan dan daya saing bagi kaum muda.

Hal ini sebagai upaya untuk membawa kaum muda yang masih berstatus NEET (not in employment, education and/or training) ke pasar tenaga kerja, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan. Berdasarkan proyeksi data hingga tahun 2025, tingkat pengangguran kaum muda dapat mencapai kurang dari 15 persen pada tahun 2025.

"Untuk itu, Indonesia optimis dalam mencapai komitmen Antalya Target 2025, menurunkan tingkat pengangguran muda hingga 15 persen di tahun 2025, ” jelasnya.

Selain itu, pemerintah Indonesia terus memperkuat upaya pengembangan keterampilan melalui pelatihan kerja dan magang untuk mempersiapkan kaum muda yang lebih baik dalam menghadapi transisi di dunia kerja. Khususnya di tingkat regional, ASEAN Labour Ministers Meeting periode 2020-2022 yang akan datang akan memprioritaskan isu yang bertemakan pemuda, yaitu Promoting ASEAN Workers for Competitiveness, Resilience and Agility in the Future of Work.

“Indonesia percaya dengan memajukan kesetaraan gender akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini juga merupakan amanat bersama dalam mencapai Brisbane Goals 2025,” imbuhnya.

Indonesia menyadari pasar tenaga kerja saat ini sangat dipengaruhi oleh tren global yang harus diatasi dengan inovasi berbasis bukti untuk membentuk kebijakan yang tepat di tingkat nasional dan internasional.

"Behavioral Insight mengkolaborasikan peran pemerintah, masyarakat dan dukungan teknologi informasi sehingga dapat menjadi salah satu metode alternatif dalam perumusan kebijakan,” jelas Ida.

Dalam pertemuan ini, para Menteri Perburuhan dan Tenaga Kerja G20 juga mendeklarasikan untuk berkomitmen dalam upaya pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif, dan untuk mempromosikan pekerjaan layak bagi semua pekerja. Termasuk dalam rantai pasokan global dengan melanjutkan upaya untuk menghapus pekerja anak, kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan modern di dunia kerja. "Kondisi kerja yang aman dan sehat merupakan hal mendasar untuk pekerjaan yang layak, terutama mengingat risiko pada pandemi Covid-19, " pungkasnya.