Sistem Berjenjang Jadi Jawaban Krisis Bibit Tebu
Rabu, 20 Mei 2026 - 21:21 WIB
loading...
A
A
A
Artinya, pembangunan KBD seluas 100 hektare di Majalengka berpotensi menopang pengembangan kebun tebu hingga sedikitnya 600 hektare. Pemerintah berharap hasil sertifikasi benih nantinya benar-benar terserap untuk mendukung perluasan tanam di wilayah sekitar.
Namun Ebi mengingatkan bahwa pengawasan distribusi dan penggunaan benih harus dilakukan secara disiplin agar tidak terjadi penyimpangan, termasuk praktik “double account” antara benih program dan overbooking. “Kalau kejadian seperti itu, APH bisa masuk. Karena kita menjaga kualitas benih dan kita tidak main-main untuk kegiatan ini,” ujarnya.
Baca Juga: Dunia Krisis Energi, Pemerintah Siapkan BBM Etanol 20% dari Ampas Tebu-Jagung
Selain berdampak pada sektor produksi, pembangunan KBD juga dinilai memiliki implikasi ekonomi dan sosial yang besar. Program tersebut menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, meningkatkan aktivitas ekonomi desa, dan memperkuat keterlibatan petani dalam rantai pasok industri gula nasional.
Dalam konteks nasional, pemerintah mulai menempatkan swasembada gula sebagai isu strategis di tengah ketidakpastian pangan global. Gangguan rantai pasok dan kebijakan pembatasan ekspor pangan di sejumlah negara produsen membuat Indonesia mempercepat penguatan produksi domestik. “Kenapa gula harus swasembada? Karena kita tidak boleh tergantung kepada negara lain,” kata Ebi.
Ia menegaskan, keberhasilan program KBD sangat ditentukan oleh kualitas perawatan dan disiplin penerapan standar penangkaran. Pemerintah menargetkan seluruh benih yang dihasilkan mampu lolos sertifikasi sehingga benar-benar dapat menjadi fondasi pengembangan industri gula nasional.
Ke depan, sistem peredaran bibit berjenjang diproyeksikan menjadi tulang punggung transformasi sektor tebu Indonesia. Jika pembangunan kawasan berbasis benih unggul berjalan konsisten, Indonesia tidak hanya berpeluang memperkuat swasembada gula konsumsi, tetapi juga membuka jalan menuju pengembangan industri bioetanol dan hilirisasi tebu bernilai tambah tinggi
Namun Ebi mengingatkan bahwa pengawasan distribusi dan penggunaan benih harus dilakukan secara disiplin agar tidak terjadi penyimpangan, termasuk praktik “double account” antara benih program dan overbooking. “Kalau kejadian seperti itu, APH bisa masuk. Karena kita menjaga kualitas benih dan kita tidak main-main untuk kegiatan ini,” ujarnya.
Baca Juga: Dunia Krisis Energi, Pemerintah Siapkan BBM Etanol 20% dari Ampas Tebu-Jagung
Selain berdampak pada sektor produksi, pembangunan KBD juga dinilai memiliki implikasi ekonomi dan sosial yang besar. Program tersebut menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, meningkatkan aktivitas ekonomi desa, dan memperkuat keterlibatan petani dalam rantai pasok industri gula nasional.
Dalam konteks nasional, pemerintah mulai menempatkan swasembada gula sebagai isu strategis di tengah ketidakpastian pangan global. Gangguan rantai pasok dan kebijakan pembatasan ekspor pangan di sejumlah negara produsen membuat Indonesia mempercepat penguatan produksi domestik. “Kenapa gula harus swasembada? Karena kita tidak boleh tergantung kepada negara lain,” kata Ebi.
Ia menegaskan, keberhasilan program KBD sangat ditentukan oleh kualitas perawatan dan disiplin penerapan standar penangkaran. Pemerintah menargetkan seluruh benih yang dihasilkan mampu lolos sertifikasi sehingga benar-benar dapat menjadi fondasi pengembangan industri gula nasional.
Ke depan, sistem peredaran bibit berjenjang diproyeksikan menjadi tulang punggung transformasi sektor tebu Indonesia. Jika pembangunan kawasan berbasis benih unggul berjalan konsisten, Indonesia tidak hanya berpeluang memperkuat swasembada gula konsumsi, tetapi juga membuka jalan menuju pengembangan industri bioetanol dan hilirisasi tebu bernilai tambah tinggi
(nng)
Lihat Juga :
