Alasan Omnibus Law Buru-buru Disahkan, Edhy Prabowo: Sudah Ditunggu Nelayan

Rabu, 07 Oktober 2020 - 23:23 WIB
loading...
Alasan Omnibus Law Buru-buru...
Menteri KKP Edhy Prabowo. FOTO/dok.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo mengungkapkan alasan Omnibus Law Cipta Kerja terburu-buru disahkan menjadi undang-undang. Menurut dia UU tersebut sudah ditunggu para nelayan untuk mengurai sulitnya mengurus izin kapal di samping membuat banyak pengusaha kapal kolaps.

"Omnibus Law ini ditunggu-tunggu para nelayan karena yang terjadi lima tahun terakhir izin sulit didapat. Matinya industri-indusri perikanan kita dari Sabang sampai Merauke," ujar Edhy dalam video virtual, Rabu (7/10/2020).

Baca Juga: Hoax Menerjang UU Cipta Kerja, Menko Airlangga Angkat Bicara

Dia membeberkan ada investasi Rp300 triliun tidak jalan di sektor perikanan. Sebab itu jika tidak ada UU Ciptaker maka akan sulit bangkit kembali. "Saya belum menghitung persisnya tapi asumsi saya lebih Rp300 triliun yang sudah berinvestasi Indonesia tapi tidak jalan," kata dia.

Baca Juga: Omnibus Law Bikin Pekerja RI di Luar Negeri Tidak Lagi Dipungut Pajak

Pihaknya berharap dengan kehadiran Omnibus Law ekonomi nelayan hingga pengusaha bisa kembali bangkit lagi. Sebab itu, UU tersebut sangat ditunggu nelayan hingga pelaku usaha baik kecil maupun kakap. "Dengan kehadiran Omnibus ini garis besarnya besarnya yang mengamankan pelaku usaha dari besar sampai kecil. Bahkan yang paling diuntungkan masyarakat nelayan itu sendiri," tandas dia.
(nng)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Percepat Program Prioritas...
Percepat Program Prioritas Ketahanan Pangan, KKP Dorong Kolaborasi Nasional
K-SIGN KKP di Rote Ndao...
K-SIGN KKP di Rote Ndao NTT, RI Bersiap Swasembada Garam Industri
KKP Pertegas Komitmen...
KKP Pertegas Komitmen Perkuat Pengawasan pada Momentum Hari Internasional Anti IUU Fishing
Buruh Wanti-wanti RUU...
Buruh Wanti-wanti RUU Ketenagakerjaan: Jangan Sampai Terulang Omnibus Law Cipta Kerja
KKP Pastikan Proyek...
KKP Pastikan Proyek Pagar Beton Cilincing Sudah Kantongi Izin
5 Pulau Indonesia Dijual...
5 Pulau Indonesia Dijual di Situs Asing, Salah Satunya Dihargai Rp2,67 Miliar
KKP Luncurkan Ocean...
KKP Luncurkan Ocean Institute of Indonesia, Enam Menteri Ikut Meresmikan
Yayasan Bangun Ekosistem...
Yayasan Bangun Ekosistem Bahari Resmi Tercatat di Kementerian Hukum
3 Unit Insinerator KKP...
3 Unit Insinerator KKP di Gili Trawangan Masih Menunggu Izin Operasi
Rekomendasi
Wali Kota Sadiq Khan...
Wali Kota Sadiq Khan Sebut Netanyahu Pelaku Genosida dan Tidak Diterima di London
PRIMARIA FEST Sukabumi...
PRIMARIA FEST Sukabumi 2026 Satukan Ribuan Penikmat Indonesian Bounce Music
Pemerintah Perkuat Pengelolaan...
Pemerintah Perkuat Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup via BPDLH
Berita Terkini
Wajah Baru Lotte Mart...
Wajah Baru Lotte Mart Wholesale Serang Tawarkan Pengalaman Belanja dan Kuliner dalam Satu Destinasi
Perkuat Ekonomi Desa,...
Perkuat Ekonomi Desa, Banten Jadi Proyek Percontohan Kedaulatan Pangan dan Energi
Purbaya Sebut Penyaluran...
Purbaya Sebut Penyaluran Bansos lewat Kopdes Arahan Langsung Prabowo
PLN EPI Kebut Ekosistem...
PLN EPI Kebut Ekosistem Biohidrogen, Optimalkan 60 Juta Ton Biomassa
Pasar Cemas Tarif Baru...
Pasar Cemas Tarif Baru AS, Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.963
Bitcoin Kembali ke Level...
Bitcoin Kembali ke Level USD65.500, Didukung Regulasi AS dan Arus ETF
Infografis
4 Alasan Selat Hormuz...
4 Alasan Selat Hormuz Jadi Medan Perang Mematikan Antara Iran dan AS
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved