Tantangan Inklusi Keuangan, Perluas Akses hingga Pelosok

JAKARTA - Edukasi keuangan menjadi tonggak utama meningkatkan inklusi keuangan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, akses keuangan secara menyeluruh dapat mengurangi ketimpangan kesejahteraan masyarakat.

Meski demikian, masih perlu terobosan untuk meningkatkan inklusi keuangan. Peneliti Indef Nailul Huda mengatakan masih banyak masyarakat Indonesia yang ternyata masih tergolong underbanked yaitu punya akses keuangan tetapi tidak lengkap dan unbanked atau tidak tersentuh layanan keuangan. "Saya lihat mencapai 76%. Artinya untuk memiliki akun perbankan saja tidak cukup," kata Huda saat webinar di Jakarta Selasa (20/10/2020).



Dengan demikian, akses keuangan pada akhirnya untuk meningatkan kesejahteraan. Menurut dia, orang orang yang underbank setidaknya memiliki akses layanan keuangan selain tabungan contohnya kredit, polis asuransi dan laimnya. "Maka dari itu untuk membuat masyarakat yang underbanked jadi unbanked memang tidak mudah. Misalnya, UMKM Indonesia masih sekitar 19% rasio kredit UMKM terhadap GDP dan itu sangat rendah dibandingkan negara lain," kata dia.

Menurut Huda, diperlukan akselerasi yang cukup ekstrem dengan mengandalkan teknologi financial untuk mencapai inklusi keuangan yang 90% di 2024. Namun masih ada tantangan berupa ketimpangan pembangunan ekonomi digital di daerah. "Kita masih ada ketimpangan akses ekonomi digital. Bahkan di desa akses pengadaan internet masih sangat buruk di Indonesia tower tower juga masih rendah bahkan SDM juga rendah. Dan itu yang terjadi ketika kita mau mengharapkan ekonomi digital untuk dorong inklusi keuangan," papar dia.



Huda juga menuturkan, masih terdapat gap ketimpangan infrastruktur ekonomi digital di Indonesia. "Kalau kita bicara ketimpangan di ekonomi digital kita bicara 3 aspek yakni infratruktur, SDM dan penggunaan. Nah penggunaan inilah sering kali belum optimal. Makanya harus ada campur tangan dari pelaku industri seperti fintech," ungkap dia.