Ngebir Dilarang, Penerimaan Pajak Bisa Ngacir Rp6 Triliun
Minggu, 15 November 2020 - 15:16 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) menilai pembahasan Rancangan Undangan-Undangan (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (Minol) untuk saat ini tidak tepat di bahas Dewan Perwakilan Rakyat. Hal itu seiring dengan iklim kinerja sektor bisnis yang belum pulih akibat dampak pandemi Covid-19. Ketua Umum HIPPI Sarman Simanjorang mengutarakan, pembahasan RUU Minol sebaiknya ditunda hingga sektor bisnis, khususnya industri minuman beralkohol dalam kondisi normal.
"Kami sangat berharap kepada DPR jika memang pembahasan RUU dilanjutkan, agar memperhatikan momentum yang tepat yaitu pasca pandemi Covid-19 saat ekonomi kita dalam kondisi normal," ujar Sarman saat dihubungi, Jakarta, Minggu (15/11/2020).
Baca Juga: Sorotan Ekonomi Sepekan: Gaduh Habib Rizieq Pulang, Ngebir Dilarang hingga Hotman Paris Bela Maybank
Di tengah tekanan resesi ekonomi saat ini, RUU Minol kurang tepat untuk dibahas. Sebab, RUU tersebut berkaitan dengan kelangsungan dunia usaha khususnya industri minol. Karena itu, HIPPI menilai seyogyanya anggota DPR fokus untuk melawan pendemi Covid-19 dan membantu pemerintah melakukan percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Bahkan, kalangan pengusaha dari industri minol, kata dia, juga harus dilibatkan untuk memberikan pokok-pokok pikiran dalam beleid tersebut. Hal itu, untuk menghindari adanya muatan aturan yang berpotensi memberikan tindakan diskriminasi bagi pebisnis.
"Kami sangat berharap kepada DPR jika memang pembahasan RUU dilanjutkan, agar memperhatikan momentum yang tepat yaitu pasca pandemi Covid-19 saat ekonomi kita dalam kondisi normal," ujar Sarman saat dihubungi, Jakarta, Minggu (15/11/2020).
Baca Juga: Sorotan Ekonomi Sepekan: Gaduh Habib Rizieq Pulang, Ngebir Dilarang hingga Hotman Paris Bela Maybank
Di tengah tekanan resesi ekonomi saat ini, RUU Minol kurang tepat untuk dibahas. Sebab, RUU tersebut berkaitan dengan kelangsungan dunia usaha khususnya industri minol. Karena itu, HIPPI menilai seyogyanya anggota DPR fokus untuk melawan pendemi Covid-19 dan membantu pemerintah melakukan percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Bahkan, kalangan pengusaha dari industri minol, kata dia, juga harus dilibatkan untuk memberikan pokok-pokok pikiran dalam beleid tersebut. Hal itu, untuk menghindari adanya muatan aturan yang berpotensi memberikan tindakan diskriminasi bagi pebisnis.
Lihat Juga :
