CPNS Tahun Depan Pemerintah Buru Guru, Tenaga Administrasi Nanti Dulu

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyebut seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021 akan dilakukan. Informasi itu disampaikan oleh MenPANRB Tjahjo Kumolo di Komisi II DPR RI.

Menurut dia, pihaknya akan melakukan prioritas pemenuhan untuk formasi tenaga guru, kesehatan, dan teknis pada pengadaan aparatur sipil negara (ASN) di tahun depan.

Kemudian, lanjut dia, pihaknya sudah melakukan rapat bersama beberapa pihak terkait. Seperti BKN, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan (Menkeu), dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) untuk membuka formasi CPNS pada tenaga keguruan.

"Jadi semua pihak sepakat untuk membuka satu juta pengadaan tenaga guru dan anggarannya pun disebut sudah disiapkan Menteri Keuangan," ujar dia, Kamis (19/11/2020). ( Baca juga:Kemenpan RB Kembali Terapkan WFH, Tjahjo: Banyak Pegawai Positif Covid-19 )

Dia juga menambahkan KemenpanRB akan mengurangi pengadaan tenaga administrasi. Pasalnya, saat ini tenaga administrasi banyak yang ditugaskan sebagai guru dan tenaga kesehatan.

"ASN kita yang 1,6 juta yang merupakan tenaga administrasi itu, banyak yang mendapat tugas sebagai guru dan tenaga kesehatan. Kebutuhan guru, perawat, bidan, dan dokter baik di puskesmas pembantu, puskesmas di kecamatan, dan rumah sakit rujukan sangat kurang sekali," jelas dia.

Makanya, ke depan penerimaan tenaga selain guru dan kesahatan--salah satunya tenaga administrasi--akan ditekan jumlahnya. Pemerintah akan fokus pada pengembangan teknologi yang bisa membantu pekerjaan-pekerjaan administrasi.

"Penerimaan ASN tidak lagi harus berjumlah banyak dan penggunaan teknologi dalam pemerintahan harus dioptimalkan," ujar dia.

Pengurangan tenaga adminstrasi juga berkaca kepada negara-negara di luar yang memiliki jumlah sedikit. Seperti di Singapura yang pegawai negerinya hanya berjumlah ratusan orang. ( Baca juga:Marak Rekening Bank Dibobol, OJK Kasih Tips Aman Bertransaksi Keuangan Online )

"Lalu di Korea Selatan, jaringan teknologi informasinya dalam pemerintahan digunakan secara maksimal," ungkap dia.

Menurutnya, di parlemen Malaysia saja, teknologi sangat dimaksimalkan. Dalam rapat paripurna saja hanya ada 3-4 orang anggota dewan saja yang hadir, sisanya cukup melakukan voting dari jauh.

"Maka kami ingin di Indonesia, kebutuhan pengadaan formasi baru di kementerian dan lembaga bisa ditekankan. Contohnya, apabila ada 10 pegawai pensiun tak perlu mengadakan 10 pegawai baru," tandas dia.