Ketahanan Pangan Terjaga Petani Sejahtera

Ketahanan pangan pun menjadi program sejumlah kementerian. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), misalnya, mendukung upaya pencapaian ketahanan pangan nasional melalui pembangunan irigasi dan bendungan di berbagai wilayah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, air menjadi bagian terkecil dalam mendukung pertanian. Hanya 18%, namun jika tidak tersedia pertanian pun tidak berhasil. Air rentan terhadap dinamika iklim, maka sangat penting membangun jaringan irigasi dan bendungan.

Kini terdapat 7,3 juta hektare lahan irigasi tetapi, per 2014, bendungan baru bisa menyuplai 11% kebutuhannya. Tahun 2019 bertambah menjadi sekitar 12%. “Pada 2024, kalau 61 bendungan yang direncanakan selesai dibangun akan meningkatkan suplai air ke jaringan irigasi mencapai 16%,” katanya. Tahun ini ada empat bendungan yang selesai dikerjakan, yaitu Bendungan Tukul di Pacitan, Jawa Timur; Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan; Passelloreng di Wajo, Sulawesi Selatan; dan Napungete di Sikka, NTT. (Baca juga: Demi Langit Biru, Premium Dihapus?)

Berbeda dengan itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengerahkan pengetahuan dan perkembangan teknologi untuk memanfaatkan kondisi lingkungan bagi ketahanan pangan. Selain itu, fokus Kementerian LHK untuk memastikan setiap pembangunan berbasis lahan harus selalu aman untuk pemulihan lingkungannya. "Dalam setiap perencanaan kita menyoroti wilayah jelajah satwa karena kita sudah tidak boleh lagi mengulang fragmentasi wilayah jelajah satwa," kata Menteri LKH Siti Nurbaya.

Kementerian LHK pun berperan untuk mencapai ketahanan pangan melalui sejumlah pendekatan. Pertama, pendekatan kewilayahan untuk ketahanan pangan. Pendekatan itu dilakukan di Kalimantan Tengah melalui pembentukan food estate. Kedua, memanfaatkan kawasan hutan untuk produksi pangan melalui perhutanan sosial.

Saat ini luas perhutanan sosial sudah mencapai 4,2 juta hektare dari target 11,7 hektare. Diharapkan akhir 2020 sudah mencapai minimal 4,5 juta hektare.

"Ada juga agenda agroforestry pada program Hutan Sosial dan Tanah Obyek Reforma Agraria ruang untuk pengalokasian kepemilikan lahan bagi masyarakat tani," ungkap Siti Nurbaya.

Khusus di bidang tata ruang dan pertanahan, arah kebijakannya terus fokus kepada kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan. Salah satu jembatan yang ditawarkan ialah kehadiran bank tanah. (Baca juga: Angkatan Laut AS Ingin Bentuk Armada Baru di Dekat Singapura)

Terkait bank tanah, Menteri Agraria Sofyan Djalil mengatakan, peran bank tanah demi mendukung lahan pertanian yang berkelanjutan. Kehadiran institusi ini disebut sebagai terobosan yang ke depan mampu menjembatani berbagai permasalahan terkait ketersediaan lahan.

Bank tanah merupakan badan khusus yang mengelola tanah yang berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Tujuan bank ini untuk menjamin ketersediaan tanah bagi kepentingan umum, kepentingan sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reformasi agraria.