Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Tambah Lagi, 6 Provinsi Dipastikan Naikkan Upah Minimum 2021
loading...
Saat ini sebanyak 6 provinsi telah memutuskan untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat, ada satu provinsi lagi yang memutuskan untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021 , yakni Provinsi Bengkulu. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, dengan penambahan ini, maka total provinsi yang menaikkan upah minimum di 2021 menjadi 6 enam provinsi.
Secara terinci, keenam provinsi tersebut adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, dan Bengkulu.
"Jadi sudah ada enam provinsi yang menetapkan UMP 2021 lebih tinggi dari 2020," ujar Menteri Ida dalam rapat secara virtual, Rabu (25/11/2020).
(Baca Juga: KSPI Geruduk Kantor Kemnaker, Akhirnya Aspirasi Soal Upah Minimum Diserap)
Dia menambahkan, ada 27 provinsi lainnya yang tak menaikkan UMP di tahun depan. Sementara, satu provinsi, yakni Gorontalo belum menetapkan kebijakan UMP-nya untuk tahun mendatang.
Dia mengatakan, mengenai penetapan UMP ini akan diputuskan oleh Kemenaker pada akhir tahun. Nantinya, Menaker akan membuat aturan dan penetapan di setiap wilayah. "Itu masih kita tunggu dan keputusannya akhir tahun kita akan umumkan," tandasnya.
Diketahui, sebelumnya Menaker Ida telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Surat edaran yang meminta tidak adanya kenaikan upah itu disebut sebagai jalan tengah yang diambil pemerintah.
(Baca Juga: Apindo Sesalkan Kebijakan 5 Gubernur Naikkan UMP 2021)
Penerbitan SE tersebut diklaim telah berdasarkan kajian yang dilakukan secara mendalam oleh Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) terkait dampak Covid-19 terhadap pengupahan. Pandemi Covid-19 telah berdampak kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah.
SE itu juga disebut dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
Secara terinci, keenam provinsi tersebut adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, dan Bengkulu.
"Jadi sudah ada enam provinsi yang menetapkan UMP 2021 lebih tinggi dari 2020," ujar Menteri Ida dalam rapat secara virtual, Rabu (25/11/2020).
(Baca Juga: KSPI Geruduk Kantor Kemnaker, Akhirnya Aspirasi Soal Upah Minimum Diserap)
Dia menambahkan, ada 27 provinsi lainnya yang tak menaikkan UMP di tahun depan. Sementara, satu provinsi, yakni Gorontalo belum menetapkan kebijakan UMP-nya untuk tahun mendatang.
Dia mengatakan, mengenai penetapan UMP ini akan diputuskan oleh Kemenaker pada akhir tahun. Nantinya, Menaker akan membuat aturan dan penetapan di setiap wilayah. "Itu masih kita tunggu dan keputusannya akhir tahun kita akan umumkan," tandasnya.
Diketahui, sebelumnya Menaker Ida telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Surat edaran yang meminta tidak adanya kenaikan upah itu disebut sebagai jalan tengah yang diambil pemerintah.
(Baca Juga: Apindo Sesalkan Kebijakan 5 Gubernur Naikkan UMP 2021)
Penerbitan SE tersebut diklaim telah berdasarkan kajian yang dilakukan secara mendalam oleh Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) terkait dampak Covid-19 terhadap pengupahan. Pandemi Covid-19 telah berdampak kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah.
SE itu juga disebut dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
(fai)
Explore More