Lewat SNI, Kualitas Produk UKM Terus Didorong

JAKARTA - Dalam rangka mendorong semakin besarnya peran usaha mikro kecil (UMK) dalam peningkatan perekonomian Nasional, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM menggelar Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) yang bekerjasama dengan BSN (Badan Standardisasi Nasional) di Jakarta. PNM bekerjasama dengan BSN menggelar Webinar PKU Akbar dengan tema Strategi UMKM Terapkan SNI. Webinar PKU Akbar ini dilakukan secara daring atau online dengan dihadiri oleh lebih dari 500 nasabah ULaMM yang berasal dari 30 cabang PNM.

Baca Juga: Belum Sepenuhnya Melek, Baru 8 Juta UMKM Go Digital

Kegiatan Webinar PKU Akbar ini, menghadirkan narasumber Heru Suseno selaku Direktur Penguatan Penerapan Standard dan Penilaian Kesesuaian BSN, dengan judul materi "Penerapan SPK dalam dunia usaha untuk mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi", Rizky Wisnoentoro selaku Kepala Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha, PT. PNM (Persero), dengan judul materi "Peningkatan kesejahteraan melalui akses permodalan, pendampingan dan program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) PNM," dan Sri Lestari selaku Nasabah ULaMM PNM, Owner batik Allussan (batik ber-SNI).

"Tujuan dari webinar PKU akbar ini ialah untuk memberikan pengetahuan kepada nasabah ULaMM dan UMKM peserta untuk mengetahui penerapan SNI bagi pengembangan usaha dan peningkatan produktifitas dan efisiensi," ujar Rizky dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (27/11/2020).



Baca Juga: PJT I Beri Pelatihan Online Pelaku UMKM untuk Bangkit di Tengah Pandemi

Hal ini akan ditindaklanjuti dengan aktivitas pendampingan terhadap nasabah UMKM untuk mendapatkan SNI dari BSN.
"Saat ini jumlah nasabah aktif PNM telah mencapai lebih dari 7,2 juta nasabah. PNM berkomitmen tidak hanya memberikan pembiayaan tetapi juga pendampingan usaha kepada nasabah melalui Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) yang dilaksanakan secara daring selama pandemi," terangnya.

PNM memiliki lebih dari 3.300 kantor layanan di seluruh Indonesia yang melayani UMK di 34 Provinsi, 435 Kabupaten/Kota, dan 4.355 Kecamatan.