Polemik Ekspor Benur, Effendi Gazali Sebut Edhy Prabowo 'Kecolongan' Permen

JAKARTA - Edhy Prabowo telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait urusan ekspor benih lobster atau benur. Sebelumnya, Ketua Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik KKP, Effendi Gazali, menyebut dirinya telah mengingatkan Edhy perihal kekeliruan regulasi ekspor benur.

“Saya sudah mengingatkan pak menteri sejak bulan puasa, terkait perbedaan antara draf rancangan dengan Permen (Peraturan Menteri) No. 12 tahun 2020, saya sebutkan ‘pak perubahan ini tidak baik, ini teman-teman civil society sudah mengumpulkan data soal monopoli’,” ujar Effendi dalam podcast di kanal YouTube Deddy Corbuzier pada Selasa (1/12/2020).

(Baca juga: Gara-gara Suap Edhy Prabowo, Beleid Ekspor Benur Harus Dibatalkan )

Effendi mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai diskusi panjang seperti dengan pemerhati nelayan, Indonesia Corruption Watch (ICW), hingga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dia telah memperingatkan Edhy terkait praktik monopoli alias persaingan usaha tidak sehat pada mekanisme ekspor benur.

“Saya sudah berdiskusi dengan Riza Damanik yang pemerhati nelayan, kemudian dengan Chalid Muhammad (eks tim komunikasi KKP), juga dengan teman-teman di ICW ada Donal Fariz, Tama, kemudian juga temen-temen di Bea Cukai,” kata Effendi.

Dari hasil temuannya, Effendi menyoroti kekeliruan soal mekanisme pengangkutan ekspor benur yang sarat monopoli dan ternyata tidak memiliki dasar hukum. Khususnya mekanisme pengiriman benur yang mengharuskan eksportir harus menjadi anggota asosiasi ekspor dengan biaya angkut yang lebih mahal.

“Ternyata itu tidak ada dasar hukumnya, jadi orang kalau mau jadi eksportir benih lobster itu harus masuk jadi anggota asosiasi, lalu hanya boleh kirim lewat kargo khusus di Jakarta dan Surabaya, ditambah lagi dengan harus bayar Rp1.800 per ekor, padahal jika tidak lewat kargo itu cukup Rp200 saja,” kata Effendi.

(Baca juga: Penyelundupan Benih Lobster di Era Susi Pudjiastuti Dibongkar Effendi Gazali )

Bahkan, kata dia, ada indikasi kekeliruan negara yang mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk ekspor yang ternyata tidak memiliki dasar hukum itu.

“Betul itu memungkinkan timbulnya korupsi, dari selisih biaya angkut Rp1.800 dengan Rp200 per ekor dikali saja dengan 37 juta ekor benur yang sudah dikirim, ada nilai sekitar Rp60 miliar, padahal itu tidak ada dasar hukumnya," kata dia.

“Bahkan agak kacau juga, ada PPN di atas itu. Jadi ini menarik jika didengar oleh teman-teman Kementerian Keuangan, kenapa bisa ada PPN di atas pungutan yang tidak ada dasar hukumnya,” kata Effendi.

Dirinya telah memperingatkan Edhy jauh hari terkait masalah tersebut. Effendi menduga hal itu berawal dari adanya perbedaan antara Permen No. 12 tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah RI dengan draf rancangan permen itu sebelumnya.

(Baca juga: Mantap! Setoran Pajak Digital Melesat 306% )

Dia mengatakan Edhy ‘kecolongan’ terkait itu, di mana draf rancangan Permen No 12 tahun 2020 yang sebelumnya telah melalui proses perbaikan oleh 14 orang penasihat ahli sebelum akhirnya diserahkan ke Edhy untuk diterbitkan, namun akhirnya ada perubahan yang disengaja.

“Menurut bapak inspektur jenderal di KKP, ini bukan ulah ASN, tapi orang-orang luar yang masuk menjadi staf khusus menteri. Saya merasakan kekuatan Rp10 triliun lebih itu yang berusaha tetap bisa bermain di belakang terkait ekspor ini, itu persoalannya. Ada kecolongan, jadi harusnya (permen) direvisi segera,” kata Effendi.