MRT Jakarta Bakal Comot 51% Saham KCI dari KAI

JAKARTA - PT Mass Rapid Transit atau Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta bakal membeli saham mayoritas dari PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) sebesar 51%. Sehingga nantinya porsi saham dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) adalah sisa 49% saja.

Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar mengatakan, pembelian saham KCI ini merupakan bagian rencana pemerintah mengenai pengelolaan transportasi di Jakarta. Di mana Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar seluruh transportasi di Jabodetabek dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

(Baca Juga: Jalur MRT dari Bundaran HI ke Kota Tersambung Agustus 2027 )

Sementara itu, pemerintag Provinsi DKI Jakarta memberikan tugas kepada MRT Jakarta untuk bisa mengelola Stasiun-stasiun yang ada di Jakarta agar lebih rapih. Kemudian keputusan tersebut ditindaklanjuti oleh akta perjanjian antar keduanya yang disepakati pada awal Januari lalu.

“MRT Jakarta mendapatkan penugasan dari pemprov utk bertanggung jawab dan melakukan aksi korporasi dengan PT KAI dalam kaitan intergrasi pengelolaan transportasi di DKI Jakarta bahkan Jabodetabek,” ujarnya dalam acara forum jurnalis MRT Jakarta secara virtual, Kamis (10/12/2020).

William menambahkan, saat ini proses akuisisi sudah mencapai tahap due diligence untuk mengukur nilai aset dan valuasi KCI. Sehingga bisa didapatkan segera valuasi angkanya sebelum proses akuisisi dimulai. “Kita belum tahu angkanya berapa, bisa Rp400 miliar, Rp800 miliar, atau bisa Rp1,2 triliun. Ini masih dalam proses,” ucapnya.

(Baca Juga: KRL Picu Klaster Baru Covid, KCI: Dimana Saja Bisa Tertular )

Proses due diligence dilakukan dipercayakan kepada PWC dan diawasi oleh BPKP. Sehingga diharapkan proses akuisisi berjalan dengan baik. "Agar memastikan prosesnya baik. Sehingga nilainya mempresentasikan nilai saham yang real dan bisa dipertanggungjawabkan kedua belah pihak," kata William.

Untuk mencaplok saham mayoritas KCI, anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp1,7 triliun. Anggaran itu akan digunakan untuk proses pengintegrasian transportasi yang ada di wilayah Jabodetabek.

“Alokasi APBD dana PMD Rp1,7 triliun. Dana itu untuk mendorong inisiatif integrasi Jabodetabek di mana MRT Jakarta mendapatkan penugasan dari Pemerintah Provinsi untuk bertanggung jawab dan melakukan aksi koorporasi dengan PT KAI dalam kaitannya integrasi pengelolaan transportasi di DKI Jakarta bahkan Jabodetabek,” ucapnya.